Pengangguran Mencapai 38,2 Juta Orang
JAKARTA - Arus investasi asing ke Indonesia pada 2004 diperkirakan menurun akibat ketidakpastian keamanan dan dominasi Cina yang masih menjadi tempat favorit untuk berinvestasi. Investasi sektor riil juga masih stagnan dan hanya bersifat jangka pendek.
Demikian salah satu kajian tengah tahun ekonomi dan bisnis Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2004 yang disampaikan pengamat ekonomi Indef, Imam Sugema, di Jakarta, Selasa (7/9).
Dijelaskan, selain ketidakpastian keamanan dan dominasi, penurunan investasi asing tersebut disebabkan minimnya insentif termasuk perpajakan, proses yang berbelit-belit, dan tidak didukung dengan pasar tenaga kerja yang kondusif.
Untuk itu, kata Imam, pemerintah harus mengkaji dan menyelesaikan permasalahan proses investasi dan memberikan insentif bagi kegiatan penanaman modal dengan secepatnya merealisasikan Keputusan Presiden (Keppres) tentang sistem pelayanan satu atap. Selain itu membentuk tim nasional peningkatan ekspor dan investasi dengan mekanisme kerja yang lebih jelas.
''Pemerintah juga harus segera menyelesaikan penerbitan UU Penanaman Modal, Keppres Daftar Negatif Investasi (DNI), serta menyelaraskan kebijakan antarsektor dan daerah. Aturan yang tidak jelas di antaranya menyebabkan pungutan liar yang sangat tinggi mencapai sembilan persen hingga 11 persen dari total biaya produksi perusahaan,'' katanya.
Kajian Indef juga menyebutkan bahwa rendahnya persetujuan PMA pada 2004, terkait dengan angka pembayaran utang oleh perusahaan PMA (debt repayment) yang mengalami lonjakan hingga mencapai sekitar US$ 7 miliar. Hal itu menyebabkan angka investasi langsung asing di Indonesia secara neto bisa negatif.
Sebagaimana data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia berdasarkan pada 2003 tercatat 95 proyek PMDN senilai Rp 8,2 triliun dan 451 proyek PMA senilai US$ 4,9 miliar. Sementara pada 2004, tercatat persetujuan investasi untuk PMA sampai semester pertama baru mencapai US$ 1,5 miliar dan PMDN mencapai Rp15 miliar.
Pengangguran
Seiring dengan itu, Indef juga menilai, jumlah pengangguran sudah mengkhawatirkan yang saat ini mencapai 38,2 juta orang terdiri atas delapan juta pengangguran terbuka dan 30,2 juta setengah pengangguran. Apalagi penambahan jumlah angkatan kerja baru di Indonesia mencapai 2,5 juta orang per tahun.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor usaha strategis, masalah TKI ilegal, dan ancaman relokasi usaha. Selama ini pemerintah kurang serius dalam menangani pengangguran karena kurangnya harmonisasi kebijakan antarlembaga pemerintah yang berakibat pada rendahnya investasi.
Aviliani, peneliti Indef, memperkirakan, jumlah pengangguran tahun 2004 hanya dari sektor kehutanan saja mencapai 500.000 - 600.000 pekerja karena banyaknya pabrik kayu tutup akibat adanya pengurangan kuota hak penguasaan hutan (HPH).
Sedangkan di sektor industri tekstil akan terjadi PHK besar-besaran yang mencapai 100.000 -150.000 pekerja akibat tidak diperpanjangnya kuota tekstil dan produk tekstil (TPT) mulai Januari 2005 oleh Amerika Serikat (AS).
Sebaliknya, Cina mulai bangkit dengan kesiapan pada sektor andalan dan menyediakan sejumlah insentif untuk pengembangan investasi industri di dalam negeri. (H-12)