JAKARTA - Asumsi penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 untuk sektor kehutanan, dinilai realistis. Hal itu sesuai dengan kondisi, bahwa sektor hulu kehutanan tidak dapat lagi diperlakukan sebagai penggerak utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi mengatakan, industri kehutanan nasional sedang menghadapi kondisi skala daya dukung hutan yang merosot. Wajar bila skala bisnis kehutanan tidak bisa lagi diikuti oleh skala daya dukung hutan.
Menyikapi kondisi adanya ketimpangan bahan baku industri pengolahan tersebut, menurut Elfian, pihak korporasi harus bertindak realistis. "Memang tidak ada pilihan lain, kecuali harus realistis dengan kondisi sektor hulu kehutanan. Di antaranya, perlu menurunkan kapasitas produksi secara realistis," katanya di Jakarta, Senin (6/9).
Dia mengungkapkan, dalam kurun tahun 1978-1993, ketika bahan baku industri dari sektor hulu masih berlimpah ruah, ternyata kontribusi industri kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional justru terus merosot. Sumbangan tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya terjadi pada tahun 1978, yakni sebesar 3,7 persen. Setelah itu terus terpuruk hingga pada titik 0,7 persen pada tahun 1993.
"Hal itu memperlihatkan produktivitas dan penciptaaan nilai tambah dalam industri kehutanan kita kalah cepat dengan industri-industri lainnya dalam struktur ekonomi makro nasional," dia menjelaskan.
Dengan kondisi hutan Indonesia saat ini, Elfian menambahkan, kontribusi kehutanan terhadap PDB tahun 2004-2005, yang hanya 0,1 persen, merupakan angka realistis. Harus disadari bahwa hutan Indoensia memang tidak akan mampu lagi mendongkrak PDB melebihi angka tersebut.
Lampaui Target
Dia menambahkan, prediksi penerimaan sektor kehutanan dalam RAPBN 2005 yang hanya sebesar Rp 1,1 triliun cukup realistis dengan kondisi hutan yang kian memprihatinkan. Target tersebut, hanya lebih besar 10 persen dibandingkan target penerimaan tahun 2004.
Namun, menurut Elfian, ada yang menarik untuk dicatat, yakni realisasi penerimaan dari target 2004 yang hanya Rp 1,01 triliun itu ternyata penerimaan riilnya melampaui target hingga mencapai 128,3 persen. Dengan kata lain, penerimaan kehutanan tahun 2004 tidak akan kurang dari Rp 2,3 triliun atau sekitar 0,1 persen. terhadap PDB.
Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan yang melebihi target tersebut bukan disebabkan oleh peningkatan volume jatah tebang, melainkan dari pembayaran tunggakan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (DR-PSDH) dari korporasi kehutanan.
Terhadap RABPN 2005, Elfian menjelaskan, target penerimaan sebesar Rp1,1 trilun diperkirakan akan disumbangkan dari penerimaan DR sebesar Rp 800 miliar, dari PSDH sebesar Rp 300 miliar, dan dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH, atau dulu disebut Iuran Hak Pengusahaan Hutan/IHPH) sebesar Rp 6 miliar. (H-13)