Josef P Widyatmadja
ERTANDINGAN Olimpiade di Athena, Yunani, dalam musim panas tahun ini kurang mendapat liputan pers di Indonesia. Perhatian pers di Indonesia lebih banyak membicarakan "pertandingan" memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden karena rakyat Indonesia pertama kalinya akan memilih langsung pemimpin mereka.
Ada keserupaan antara pertandingan Olimpiade dan Pemilu. Pertandingan Olim- piade merupakan adu otot dan akal di gelanggang olah- raga untuk memperebutkan medali emas. Semua olahragawan kaliber dunia berhasrat memenangi medali bergengsi itu.
Dalam pemilihan presiden para kandidat juga bertanding dalam memperebutkan suara rakyat untuk memenangi jabatan tertinggi dalam suatu negara.
Semua upaya dilakukan agar bisa jadi orang nomor satu. Dalam dunia olahraga setiap atlet diwajibkan bermain sportif dan menaati segudang aturan permainan. Menjadi pemenang terhormat dituntut oleh setiap atlet. Tapi sayang, dalam dunia olahraga tidak semua aturan akan ditaati oleh para atlet. Tidak jarang para atlet melakukan banyak pelanggaran asal tidak kelihatan dan masih bisa ditolerir oleh pihak wasit. Pelanggaran berupa curi start, penyuapan, dan pemakaian obat doping yang dilarang sering terjadi dalam dunia olahraga.
Dalam dunia politik tidak banyak beda. Pelanggaran dan upaya memanipulasi peraturan untuk memenangkan Pemilu sering terjadi demi kekuasaan.
Sengketa hasil Pemilu di Amerika tahun 2000 dan Taiwan 2004 telah terjadi karena perbedaan yang tipis. Salah satu pihak menuntut penghitungan ulang karena dianggap ada kejanggalan dan pelanggaran selama Pemilu. Politik dan olah raga merupakan seni untuk menjadi pemenang. Kalau seorang atlit maupun seorang politisi tidak yakin untuk menjadi pemenang, maka ia bisa disebut penggembira dalam pertandingan olahraga dan politik. Sebutan itu tentu tidak disukai oleh yang bersangkutan.
Tidak Ada yang Abadi
Dalam politik tidak ada kawan atau musuh yang abadi, tetapi yang ada hanyalah kepentingan dan kekuasaan pribadi. Banyak pihak heran karena pada bulan Juli 2001 ketika Gus Dur masih menjadi Presiden, ia pernah mengeluarkan surat keputusan untuk membubarkan Partai Golkar dan PKB mendukung pembubaran Partai Golkar. Tapi sekarang ketika Gus Dur gagal menjadi capres karena dihadang oleh KPU, maka PKB melakukan koalisi dengan Partai Golkar untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan kalau calon mereka memenangkan Pemilu.
Gus Dur berdiam diri dan mengambil posisi untuk menjadi Golput. Banyak pihak mengkritik Gusdur dan PKB. Apakah Gus Dur pura-pura tidak melihat atau mungkin tidak melihat dampak dari koalisi PG dan PKB? Koalisi PG dan PKB dianggap suatu kesalahan fatal hanya demi kepentingan sesaat.
Selama rezim Soeharto berkuasa, Gus Dur pernah melukiskan hubungannya dengan Mega bagaikan saudara. Tahun 1999 PDI-P memenangkan Pemilu tapi Poros Tengah yang dimotori oleh Akbar Tandjung dan Amien Rais mencegah Mega menjadi presiden dan mendudukkan Gus Dur sebagai Presiden. Kemudian karena Gus Dur dianggap tak becus memerintah, maka kelompok yang sama yaitu Akbar dan Amin didukung oleh PDI-P dan militer melengserkan Gus Dur dari jabatan sebagai presiden.
PDI-P dan PKB merupakan kekuatan yang pernah menjadi korban Golkar tapi sayang mereka telah menjadi partai yang hanya mementingkan kepentingan sesaat dengan merangkul Golkar dalam merebut kekuasaan. Baik Gus Dur maupun Mega bisa menjadi presiden setelah partai mereka berkoalisi dengan Golkar.
Ketika Golkar berseberangan dengan PDI-P, maka PKB merangkul Golkar, sedangkan ketika Golkar berseberangan dengan PKB, PDI-P merangkulnya. Itulah politik di Indonesia. Tindakan para elite politik dalam tubuh PKB maupun PDI-P sering melukai hati pemilih dan simpatisan mereka. Hubungan Gus Dur dengan Poros Tengah yang telah melengserkannya bisa pulih kembali kecuali dengan Mega.
Tidak Selalu
Tidak setiap orang sipil bersikap demokratis dan sebaliknya tidak setiap militer bersikap diktaktor ketika kekuasaannya berakhir.
Di Ghana Kwame Nkurmah dipilih secara demokratis oleh rakyatnya tapi kemudian kekuasaannya berakhir oleh kudeta militer ketika ia masih menjadi seorang diktator. Di luar Ghana terutama di Afrika Nkrumah dipuja sebagai pembebas bangsa Afrika, tapi di negeri sendiri ia dibenci sebagai diktaktor.
Setelah terjadi beberapa kudeta militer di Ghana, Jenderal Jerry Rowling melakukan kudeta tahun 1979, tapi beberapa tahun kemudian ia rela mengakhiri kekuasaan dan menerima kekalahan secara terhormat dengan melakukan pemilihan umum yang demokratis.
Sayang Soeharto tidak mengikuti jalan Jerry Rowling untuk mundur ketika ia masih jaya dan dihormati. Ia kehilangan kekuasaan melalui gerakan reformasi, peristiwa Trisakti dan Semanggi yang menimbulkan korban manusia.
Dalam Pemilihan Presiden 2004, ada tiga pasangan militer-sipil (Wiranto-Salahuddin, SBY-Kalla, dan Hamzah-Agum) dan dua pasangan sipil-sipil (Amien-Siswono, dan Mega-Muzadi).
Suka tidak suka rakyat harus memilih satu pasangan dari lima pasangan yang dianggap tidak memenuhi harapan mereka sebagai capres. Kandidat presiden dari militer mendapat banyak sorotan dari mahasiswa dan masyarakat sipil karena track record masa lalu mereka.
Sosok militer yang menjadi presiden bukan hal yang baru bagi Dunia Ketiga. Biasanya sosok militer dari dunia ketiga digambarkan dengan sosok Joseph Mobutu dari Konggo yang merebut kekuasaan setelah membunuh Patrice Lumumba. Demikian juga sosok Agustino Pinochet memperoleh kekuasaan setelah melakukan kudeta berdarah dan membunuh pre-siden terpilih Salvador Allende.
Di Indonesia rezim Soeharto yang mendapat dukungan militer dan Golkar dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan setelah pembantaian orang yang dianggap anggota dan simpatisan PKI. Citra militer yang ganas belum pulih dalam ingatan korban tahanan politik di Buru, korban Tanjungpriok, Aceh, korban penculikan, korban peristiwa 27 Juli 1996 dan korban Trisakti dan Semanggi, Aceh, dan Papua.
Sering kelompok yang menolak capres dari militer mempertanyakan di mana para kandidat capres ketika rezim Soeharto menyalahgunakan kekuasaannya untuk melukai hati rakyat dan membunuh demokrasi? Jangan lupa ada anggota militer yang setia pada Sapta Marga dan bukan loyalitas yang membabi buta pada individu. Tapi mereka harus mengalami dimatikan hak sipil mereka selama rezim Soeharto berkuasa.
Akankah suatu kemajuan atau kemunduran reformasi kalau Indonesia kembali dipimpin oleh seorang militer yang tidak pernah kritis pada rezim Soeharto? Biar rakyat dan sejarah yang berbicara.