Denny JA
EMILIHAN presiden kali ini semakin berwarna-warni karena juga diramaikan dengan aneka jajak pendapat. Mulai dari stasiun televisi, koran, internet sampai kepada berbagai lembaga penelitian mempublikasikan jajak pendapat secara regular mengenai capres paling populer. Seberapa akurat prediksi berbagai jajak pendapat itu?
Dilihat dari metodologinya, jajak pendapat yang ada tampak beragam. Ada yang mengambil mudahnya saja. Cukup menyediakan nomor SMS untuk dihubungi, dan responden dipersilakan aktif sendiri memilih capresnya. Ada pula yang sudah menyediakan format yang sudah rapi. Responden hanya diminta mengeklik saja, seperti di internet.
Ada pula jajak pendapat yang menggunakan telepon. Namun, sebagaimana pemilik SMS, pemilik telepon juga hanya 10 persen dari populasi Indonesia. Hanya dengan menggunakan telepon, apalagi SMS, 90 persen populasi Indonesia tak terwakili.
Di antara jajak pendapat, terdapat pula lembaga yang melakukan survei tatap muka. Yang paling rutin dan reguler melakukan survei adalah LSI dan IFES. Metodologi yang digunakan cukup ketat, dengan responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak. Yang terwakili dalam jajak pendapat itu tak hanya lapisan menengah ke atas, tapi juga lapisan bawah, yang tak memiliki telepon, dan tak dapat mengirimkan SMS.
Verifikasi
Hakim tertinggi bagi aneka jajak pendapat itu adalah hasil resmi pemilu versi KPU. Pemilu parlemen 5 April lalu dapat menjadi indikator jajak pendapat mana yang layak dipercaya, dan yang mana hanya menjadi hiburan lepas senja. Hasil resmi parlemen 5 April 2004 tak hanya penting bagi partai politik. Bagi lembaga jajak pendapat, hasil resmi itu juga penting untuk melihat peringkat dan keabsahan metodologinya.
LSI menerbitkan sebuah buku kecil yang merekam aktivitas aneka jajak pendapat di Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2004. Buku itu sangat penting sebagai dokumentasi publik yang ingin belajar lebih jauh mengenai hal-ihwal jajak pendapat. Di negara demokrasi yang sudah maju, lembaga jajak pendapat adalah sokoguru demokrasi kelima, di samping eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers.
Untuk kasus pemilu parlemen 5 April 2004, data rekaman itu dapat diungkap kembali. Polling SCTV, misalnya, menempatkan PKS sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara sekitar 45 persen. Kini kita tahu betapa salahnya SCTV. Perolehan PKS hanya sekitar 7 persen dan tidak masuk di lima besar sekalipun. Bahkan Partai Golkar yang menang pemilu, tak memperoleh 45 persen. Golkar hanya memperoleh separonya.
Saat ini SCTV kembali mengulangi jajak pendapat untuk paket presiden dan wakil presiden. Segera kita akan ketahui betapa sekali lagi SCTV akan mengalami kesalahan fatal dalam prediksinya.
Detik.Com melalui internet melakukan polling bekerja sama dengan Media Indonesia. Yang menjadi pemenang dalam versi Detik.Com dalam pemilu parlemen 2004 adalah PPP, dengan perolehan suara di atas 20 persen. Kini kita tahu betapa salahnya Detik.Com itu. Sekali lagi Detik.Com membuat jajak pendapat melalui internet. Dan sekali lagi kita akan melihat betapa salahnya survei melalui internet tersebut.
Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) juga membuat prediksi yang sama sebelum pemilu. Menurut SSS, yang akan menjadi pemenang pemilu adalah PDI-P. Perolehan PDI-P jauh di atas Golkar. Kini juga kita tahu, betapa salahnya SSS. Hasil sebenarnya Golkar di atas PDI-P. Kita tak tahu, apakah SSS jera melakukan survei berikutnya. Seandainya tidak jera, SSS harus lebih hati-hati dalam aspek metodologi, agar tidak diklaim bermain-main saja dengan opini publik.
Dari data yang ada, lembaga yang berhasill memprediksi tiga pemenang teratas pemilu parlemen 2004, hanya LSI, IRI, dan IFES. Tiga lembaga itu jauh hari sebelum pemilu sudah menyatakan urutan pemenang pemilu parlemen berdasarkan perolehan suara (bukan kursi) adalah Golkar, PDIP dan PKB. LSI bahkan sudah memprediksi pula di tanggal 2 April 2004, bahwa PKS dan Partai Demokrat akan masuk dalam jajaran partai papan tengah dengan perolehan kursi di atas 5 persen.
Diukur dari tingkat kesalahan, jajak pendapat SMS SCTV menderita tingkat kesalahan paling besar. Selisih rata-rata persentase perolehan suara partai yang diprediksi dengan prosentase suara partai yang riel milik SCTV sekitar 12 persen. Padahal, responden SCTV paling banyak, mendekati 200. 000 orang.
Sementara tingkat kesalahan paling kecil adalah berturut-turut LSI, IRI, dan IFES. Kesalahan rata-rata LSI untuk 7 partai pemenang pemilu sangat kecil sekali, hanya 1,6 persen. Skor kesalahan itu bahkan di bawah Error Sampling, sekitar 2-3 persen. Di tiga lembaga itu, jumlah respondennya sekitar 1.200- 2.700 orang saja. Walau respondennya jauh lebih sedikit dibandingkan responden SMS SCTV, tapi prediksinya jauh lebih akurat. Ini disebabkan oleh kekuatan metodologi.
Buku yang diterbitkan LSI itu menunjukkan dengan data dan fakta yang teruji. Bahwa sejak pemilu 1999, prediksi LSI yang paling akurat dan presisi dibandingkan dengan semua prediksi pemilu yang pernah dibuat dalam sejarah Indonesia.
Hal itu perlu diungkapkan lebih untuk menggambarkan betapa ilmu pengetahuan sosial sudah mampu memprediksi perilaku 147 juta pemilih beberapa minggu kemudian, hanya dengan sampel 2.000 responden.
Karena publik belum terbiasa dengan kultur jajak pendapat, justru LSI yang paling sering terkena tuduhan konspirasi. Di bulan September-November 2003, survei LSI memperlihatkan, Megawati masih menjadi calon presiden paling populer. Segera LSI mendapat label sebagai antek Taufiq Kiemas. Rakyat Merdeka menjadikannya sebagai berita halaman pertama.
Ketika LSI memprediksi Golkar akan menjadi pemenang pemilu, tuduhan berganti. LSI dianggap menjadi kendaraan Golkar untuk menyiapkan psikologi publik menerima kemenangan Golkar. Kini prediksi LSI terbukti, memang Golkar menang.
Ketika pada saat yang sama, LSI mengumumkan bahwa isu syariat Islam tak lagi populer di kalangan pemilih muslim religius sekalipun, tuduhan berbeda diterima LSI. Ahmad Sumargono dari PBB menyatakan klaim LSI bias karena pimpinannya menjadi caleg PDI-P. Tuduhan pun berganti dari kendaraan Golkar menjadi kendaraan PDI-P. Sekali lagi, prediksi LSI akurat. PBB yang memperjuangkan syariat Islam bahkan tak lolos threshold.
Kini, sejak bulan Maret 2004, survei LSI menunjukkan SBY sebagai capres paling populer. Tuduhan kembali berganti. LSI dianggap menjadi corong SBY. Tak tanggung-tanggung, Harian Kompas membuat berita dengan judul "LSI Terus Kampanyekan Yudhoyono". Belakangan ini, harian Kompas juga melakukan jajak pendapat mengenai capres. Hasilnya tak tanggung-tanggung, di harian Kompas, SBY juga paling favorit bahkan di atas angka 50 persen, lebih tinggi daripada yang dihasilkan LSI.
Sejak September 2003 sampai kini, LSI menerima tuduhan yang saling bertentangan satu sama lain. Mulai dari antek Taufieq Kiemas sampai kepada corong Yudhoyono. Padahal, semua tahu betapa Taufieq Kiemas dan Yudhoyono berada dalam posisi berseberangan. LSI juga mendapatkan label mulai dari kendaraan Golkar sampai kepada tuduhan pimpinannya caleg PDI-P. Padahal, Golkar dan PDI-P bersaing satu sama lain.
Teori konspirasi atas LSI semakin bingung lagi karena berita dari KPU bahwa LSI juga mengerjakan penelitian pihak Wiranto-Gus Solah di bulan Mei 2004. Bagaimana menjelaskan LSI yang dituduh antek Taufiq Kiemas, corong SBY kini berpindah menjadi agen Wiranto? Namun pada saat yang sama tak dapat dibantah pula bahwa prediksi LSI yang paling tepat dan akurat?
Jajak pendapat dunia yang baru di Indonesia. Karena tingginya persaingan presiden dan rendahnya tingkat kepercayaan publik (low trust society), kecurigaan kepada jajak pendapat mudah sekali timbul. Apalagi memang banyak jajak pendapat yang ngawur.
Publik juga mungkin masih susah menerima jika ada lembaga jajak pendapat mengerjakan penelitian bagi partai tertentu. Dengan segera, lembaga itu dianggap partisan. Padahal di dunia internasional, Gallup Poll di AS dan SWS di Filipina juga mengerjakan penelitian pesanan.
SWS bahkan juga mengerjakan penelitian pemerintah. Itu bagian dari dedicated survei yang memang lazim. NDI dan IRI yang juga aktif di Indonesia dan kualitasnya sangat terjaga, lebih jauh lagi adalah bagian dari partai politik di AS.
LSI juga mengerjakan survei pesanan partai Golkar, Metro TV dan lainnya. Namun survei pesanan itu milik klien secara eksklusif, dan LSI tak punya hak untuk mempublikasikannya. Semakin banyak partai dan lembaga mengetahui opini publik, semakin baik buat publik. Lembaga itu akan mendapatkan input bagaimana menyerap aspirasi publik.
Namun khusus untuk memprediksi hasil pemilu, baik SWS, Gallup Poll, dan juga LSI di Indonesia, tidak menerima dana partai atau capres dalam penelitiannya. Data itu sepenuhnya didedikasikan kepada publik. Datanya juga dapat diakses oleh publik untuk berbagai kepentingannya. Untuk kasus LSI, dana penelitian publik itu sepenuhnya sudah dijamin oleh JICA.
Demikianlah, jajak pendapat akan terus melahirkan kontroversi sampai publik terbiasa, dan dapat membedakan mana lembaga yang serius, dan mana yang hanya ingin main-main.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia/LSI.