MEDAN - Rencana Komisi II DPR untuk menambah anggaran belanja Mahkamah Agung (MA) mengingat perkembangan semua beban tugas peradilan yang kini disatukan di MA mendapat sambutan baik dari kalangan hakim di lingkungan badan peradilan.
"Kita tentunya menyambut baik dengan niat Komisi II DPR RI terhadap penambahan anggaran belanja MA. Namun tentang prioritas perhatian fasilitas di MA seperti fasilitas perumahan bagi hakim agung, saya rasa seluruh hakim di lingkungan badan peradilan juga membutuhkan perhatian yang sama," kata anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Binsar Gultom SH, kepada pembaruan di sela-sela persidangan pemeriksaan seorang terdakwa Bom Natal Medan di Pengadilan Negeri (PN) Medan belum lama ini.
Menurut Binsar Gultom, pemerintah dan DPR memang sudah saatnya memperhatikan fasilitas perumahan para hakim di seluruh lingkungan badan peradilan yang kini dinilai cukup memprihatinkan. Ia mencontohkan, dari 19 total rumah dinas hakim di Kota Medan, sebanyak 11 rumah dinas tidak digunakan oleh para hakim karena tidak layak pakai.
"Pada bulan April 2004 lalu, PN Medan telah menerima 15 orang mutasi hakim dari berbagai daerah. Namun hanya 4 hakim dari ke 15 hakim yang bisa menempati rumah dinas karena kondisi rumah lainnya tidak layak pakai. Selebihnya terpaksa harus mengontrak rumah dengan biaya sendiri,'' katanya. (151)