MERAUKE - Pemerintah pusat diminta menghidupkan kembali Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di daerah-daerah sebagai sekolah kedinasan yang mampu menyiapkan tenaga pamongpraja sebagai pengabdi bangsa dan negara. Sebab, dalam pelaksanaan otonomi daerah (Otda) terjadi pemekaran kabupaten dan provinsi yang membutuhkan tenaga pamongpraja untuk bertugas di daerah-daerah pedalaman.
Bupati Merauke Jhon Gubla Gebse mengemukakan hal itu dalam percakapan dengan Pembaruan melalui saluran telepon jarak jauh di Merauke, hari Jumat (28/5) petang.
Menurutnya, pembukaan APDN di daerah-daerah khusus untuk kawasan tertinggal di Indonesia termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), sangat mendesak.
Keberadaan APDN, kata Gebse, di daerah dapat dipusatkan pada setiap wilayah. Untuk wilayah Maluku dan Sulawesi dapat didirikan di Makassar yang selama ini memang sudah memiliki gedung APDN. Untuk Papua berpusat di Jayapura, sedangkan Kalimantan dapat berpusat di Kalimantan Barat. Sementara Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali dapat menjadi satu, dipusatkan di Denpasar Bali. Demikian halnya Sumatera, bisa disatukan di Palembang.
"Kampus-kampus APDN yang lama semasa pemerintahan orde baru (Orba) bisa dihidupkan kembali. Tinggal penambahan hal-hal tertentu. Ini bukan bermaksud mengurangi keberadaan Sekolah Tinggi Pamongpraja Nasional (STPDN) maupun Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Tetapi memenuhi kebutuhan daerah. Sebab kalau menunggu jatah dari tingkat nasional, kapan bisa pelaksanaan pemerintahan berjalan. Kita perlu menciptakan kader pemerintahan nasional dari daerah yang mampu bekerja untuk membangun Indonesia secara utuh. Yah, kalau ada dari APDN itu beprestasi, tugas dulu dua tahun karena ikatan dinas, barulah melanjutkan ke IIP atau STPDN untuk program S2 dan S3,'' katanya.
Soal kurikulum, ia mengatakan, pengalaman menunjukkan kurikulum bisa dipadukan antara kebutuhan lokal dan nasional. Mahasiswa yang kuliah di APDN setiap daerah adalah kader pamongpraja yang mampu menguasai pengetahuan tentang sistem pemerintahan nasional dan lokal.
"Untuk kurikulum lokal mereka harus belajar antropologi dan sosiologi serta karakteristik daerah dan masyarakatnya. Alasannya dengan pengetahuan itu mereka mampu berkomunikasi dengan rakyat dan bekerja sebagai abdi bangsa dan negara di daerah. Kalau dia lulus dari tingkat nasional, kemudian ditugaskan ke daerah. Mungkin saja mengalami kesulitan tinggal di pedalaman terpencil. Ini disebabkan kebiasaan di kota besar. Dia tak akan pergi mengabdi di pedalaman mungkin tinggal di ibukota provinsi. Jadi sebaiknya ada APDN di daerah-daerah,'' tambahnya.
250 Suku
Bupati Gebse menambahkan, untuk Papua kehadiran APDN sangat penting. Kini ada 28 kabupaten di antaranya 14 kabupaten baru. Mereka membutuhkan tenaga pamongpraja yang mau berdedikasi dan tinggal di pedalaman. Misalnya, kabupaten Pegunungan Bintang dibutuhkan tenaga pamongpraja yang bisa berbulan-bulan tinggal dengan masyarakat. Karena wilayah itu sangat sulit didatangi pesawat terbang, apalagi musim kabut.
"Tentu lulusan APDN asal Papua yang adalah putra Indonesia akan setia mengabdi di sana. Kalau datangkan dari luar Papua, mohon maaf, mungkin hanya ada namanya, tapi tak pernah tinggal di Oksibil, ibukota kabupaten Pegunungan Bintang. Demikian juga Tolikara, Yahokilimo dan lain sebagainya,'' tandasnya.
Lulusan APDN di Papua, lanjut Gebse, harus memiliki pengetahuan tentang 250 suku dengan kehidupannya. Dengan demikian, tidak sulit menempatkan diri dan bekerja di tengah masyarakat. "Dulu pemerintah Belanda melakukan pola pendidikan pamongpraja lokal yang mampu menguasai antropologi dan sosiologi, disamping kesehatan, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya, sehingga mampu hidup bersama masyarakatnya. Di antaranya Isaac Hindom, Arnold Mampioper, Almarhum Esau Sesa, Almarhum Gebse, Almarhum EJ Bonay, Andreas Karma, Almarhum Th Meseth, Almarhum Jacob Patippi, dan lain-lain. Untuk Papua kita harapkan pemerintah menghidupkan kembakli APDN di Yoka Pantai Jayapura agar menyiapkan kader pembangunan yang tekan bekerja di pedalaman. Mereka akan memajukan masyarakatnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia,'' tandasnya. (Gab/W-8)