JAKARTA - Kabinet mendatang sebaiknya tidak lagi berbentuk "pelangi" atau diisi dari hasil koalisi partai-partai politik (parpol), tetapi harus terdiri dari para ahli.
Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari DKI Jakarta Sarwono Kusumaatmadja kepada Pembaruan seusai menjadi pembicara dalam seminar "Siasat Mengoptimalkan Peran DPD" di Gedung CSIS, Jakarta, Kamis (27/5).
Mengenai kabinet ideal di masa mendatang juga diwawancarai pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ichlasul Amal, pakar politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, dan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated Dr Sukardi Rinakit,
"Kabinet yang ideal adalah setiap menteri memiliki loyalitas terhadap presiden, sehingga visi dan misi pemerintahan bisa tercapai," kata Sarwono.
Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu menilai, seharusnya tidak perlu lagi terjadi koalisi dalam pembentukan kabinet karena kita menganut sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat.
"Dengan sistem ini presiden berhak penuh menyusun kabinetnya. Tidak perlu lagi penggabungan dari partai-partai. Yang memilih adalah rakyat, bukan partai," ujarnya.
Dikemukakan, jika hal itu terjadi tinggal bagaimana presiden bisa meyakinkan dan menunjukkan tanggung jawab kinerja pemerintahannya terhadap parlemen.
Menyinggung struktur kabinet yang ideal, Sarwono berpendapat, dengan sudah diterapkannya otonomi daerah (otda), menteri yang diperlukan tidak terlalu banyak. Yang masih perlu dipertahankan, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan.
"Sedangkan yang lainnya diserahkan kepada pejabat teknis seiring dengan pelaksanaan otda," tambah dia.
Mengenai perlu tidaknya menteri koordinator (menko), dia mengatakan, semuanya itu bergantung pada seorang presiden.
"Jika presidennya ingin terlihat aktif maka menko tidak diperlukan, tetapi jika presiden ingin adanya menko, ya silakan saja.
Tetapi, saya pikir pembahasan masalah menko ini tidak ada esensinya," ujarnya.
Pengamat politik UGM Prof Dr Ichlasul Amal yang dihubungi di Yogyakarta berpendapat, permasalahan riil yang dihadapi bangsa saat ini adalah perekonomian, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemilu.
Ekonomi membutuhkan tim kabinet yang kuat dan harus lepas dari kepentingan politik dan golongan. Perubahan yang diinginkan masyarakat harus didukung dengan menyerahkan kebijakan ekonomi kepada ahli yang memiliki kemampuan tersebut. Istilah the right man in the right place tetap harus dipertahankan. Dan hal yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini adalah lapangan kerja, yang tidak akan dipenuhi hanya dengan janji partai politik.
Dikemukakan, pemerintah yang baru nanti harus sadar bahwa dibutuhkan tindakan nyata untuk menciptakan suasana baru. Hal itu didukung melalui pembentukan kabinet yang kredibel, pemimpin yang memberikan contoh dan mau ikut berkorban dengan rakyat, serta melakukan tindakan bukan hanya retorika.
Sederhana
Presiden terpilih nanti sebaiknya menyusun kabinet yang sederhana.
Jumlah menteri dalam kabinet tidak perlu lebih dari 30 orang. Untuk itu beberapa departemen atau kementerian negara perlu dihapus. Demikian dikemukakan pakar politik dari UI, Arbi Sanit.
Menyinggung keberadaan menko, Arbi Sanit mengatakan, masih dibutuhkan untuk membantu presiden dan wakil presiden mengkoordinasikan menteri-menteri. Tetapi, menko tidak boleh jalan sendiri-sendiri agar pemerintahan bisa sinkron.
Saat ditanya masuknya politisi dalam kabinet, dia berpendapat, jabatan menteri memang jabatan politis. Buruknya kinerja politisi di pemerintahan saat ini bisa terjadi karena mereka lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan pemeritahan.
"Kalau presiden mau memasukkan politisi dalam kabinet sebaiknya dipilih orang yang lebih mengutamakan kepentingan pemerintahan daripada kepentingan politiknya," ujarnya.
Terlalu Banyak
Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated Dr Sukardi Rinakit mengatakan, jumlah menteri dalam kabinet sekarang terlalu banyak, sehingga presiden dan wakil presiden terpilih nanti harus merampingkan kabinetnya. Ini keputusan yang tidak populis yang harus diambil supaya negara menjadi lebih baik.
Dikemukakan, jabatan menteri strategis, seperti menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri perdagangan, menteri kehutanan, dan menteri pertanian, harus dipegang oleh yang profesional dan memahami betul persoalan di departemen tersebut. Selain itu, kehadiran tiga menko masih tetap dibutuhkan, katanya.
(M-11/A-16/SKA/M-16)