JAKARTA - Lima pa- sangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkampanye agar mengutamakan kampanye melalui media massa karena pengalaman dalam pemilu legislatif yang lalu, pengumpulan massa bukan cara yang efektif untuk menarik simpati, kata pengusaha nasional Ricky Sutanto.
"Mengumpulkan massa bisa menimbulkan persinggungan, padahal cara itu tidak efektif. Rakyat sebagai pemilih tidak akan melihat kampanye pengumpulan massa itu, tapi track record, serta program yang mereka akan ditampilkan capres dan cawapres yang menjadi peserta pemilu," ucapnya dalam suatu percakapan dengan Pembaruan, di Jakarta, Kamis.
Dia berharap, setelah ditetapkannya lima pasang capres dan cawapres peserta Pemilu Presiden 5 Juli 2004, maka mereka sudah harus memaparkan programnya.
"Siapapun mereka yang tampil, rakyat tidak akan ambil pusing apakah itu perempuan, militer, sipil. Yang penting adalah programnya, karena rakyat telah terlalu lama menderita dan ingin cepat lepas dari penderitaan itu," katanya, sambil menambahkan, untuk mendapatkan presiden yang keenam bagi bangsa ini menghabiskan tidak kurang dari Rp 20 triliun. Itu sudah termasuk dana kampanye dan berbagai pengeluaran lainnya untuk pelaksanaan pemilu legislatif maupun presiden.
Menurut Ricky, yang penting dilakukan sekarang adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. "Saya sebenarnya dicalonkan beberapa parpol menjadi capres dalam pemilu kali ini, tapi saya berfikir untuk mensejahterakan rakyat tidak harus menjadi presiden atau menteri, jadi saya mundur dari pencalonan, walaupun banyak yang kecewa," tuturnya.
Dia juga menyatakan bahwa ke depan Indonesia memerlukan Menteri Luar Negeri (Menlu) dari etnis Tionghoa karena negeri ini akan banyak berhubungan dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas Tionghoa, seperti RRC, Singapura dan banyak negara lainnya. Selain itu Menlu mendatang juga harus berlatar belakang ekonomi karena banyak kegiatannya menyangkut ekonomi.
Dia juga mengusulkan agar dalam pemerintahan mendatang dibentuk satu badan, yaitu Badan Ekonomi Nasional (BEN) yang ditargetkan untuk mampu memberikan sumbangan kepada Indonesia dalam lima tahun ke depan sebesar Rp 500 triliun.
"Saya berani menjadi ketua atau kepala BEN dan menjanjikan sumbangan dana tersebut. BEN tidak dibiayai oleh APBN, tapi mencari dana sendiri, sehingga tidak membebani pemerintah," ujarnya.
Ketika ditanya apakah etnis Tionghoa perlu duduk di kabinet selain sebagai Menlu, dia mengatakan, tidak perlu. "Yang penting adalah kabinet itu bersinergi sehingga menjadi satu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi negeri ini. Menlu memang berbeda karena harus sering di luar negeri," tegasnya. (M-5)