BAGHDAD - Hussain al-Shahristani, ahli senjata nuklir yang pernah mendekam dalam penjara Abu Ghraib selama rezim Saddam Hussein berkuasa, menolak tawaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menginginkan dirinya menjadi perdana menteri Irak.
Alasannya, masih banyak tokoh politik dari mayoritas Shyah yang layak dan berambisi mengisi jabatan bergengsi itu.
Al-Shahristani mengatakan, dia memiliki sejumlah "alasan yang dipaksakan" untuk menolak permintaan utusan khusus PBB, Lakhdar Brahimi yang menjagokan dirinya sebagai kandidat perdana menteri setelah penyerahan kedaulatan Irak pada 30 Juni mendatang.
"Saya tidak bisa memaksa diri sendiri, memerintah sebuah negara dalam situasi saat ini. Ada banyak alasan yang membuat saya menolak tawaran itu," katanya dalam sebuah konferensi pers yang dibuat sehari setelah Brahimi mengatakan, Al-Shahristani tidak ingin menjadi perdana menteri.
"Suatu saat, saya akan katakan kepada rakyat Irak, tapi hanya kalau saatnya memungkinkan," tandas dia. Untuk saat ini, katanya, banyak partai politik Shyah yang belum bisa menerima dirinya.
Para politisi Shyah mengritik gagasan Brahimi yang ingin negara baru itu diperintah seorang teknokrat yang jelas-jelas tidak memiliki pengalaman di bidang politik. Menurut mereka, Al-Shahristani terlalu lemah untuk menduduki jabatan penting itu.
Penolakan Al-Shahristani membingungkan Brahimi. Padahal tenggang waktu penyerahan kekuasaan tinggal sebulan lagi. Untuk mencari figur pemimpin yang didambahkan rakyat Irak, Brahimi kemudian mengundang para pemimpin dan politisi Irak duduk bersama. Mereka diminta untuk mencari siapa wanita dan pria yang layak dan pantas menjadi perdana menteri Irak.
Brahimi mengharapkan jawabannya disampaikan pada Senin depan. Sejumlah sumber mengatakan, yang layak menjadi perdana menteri Irak adalah seorang Muslim dari komunitas Shyah. Figur presidennya kemungkinan dari komunitas Suni. Dua jabatan wakil presiden juga harus diisi oleh orang Kurdi dan Syiah.
Gencatan Senjata
Setelah tujuh pekan terlibat dalam pertempuran, para pejabat Amerika Serikat (AS), Kamis (27/5), mengatakan, mereka akan menunda operasi militer terhadap milisi Mahdi pimpinan ulama radikal Irak, Moqtada Al-Sadr, yang menguasai kota suci Najaf.
Penundaan operasi itu diputuskan setelah Sadr meminta milisi menghentikan aksi "demonstrasi militer" terhadap pendudukan AS. Dia juga berjanji akan berbicara dengan para pemimpin Shyah tentang masa depan milisinya dan atas tuduhan bahwa ia telah membunuh seorang ulama moderat Shyah tahun lalu.
Namun, The Washington Post melaporkan, Al-Sadr kemungkinan tidak akan membubarkan milisinya jika pasukan AS tidak ditarik dari Najaf dan jika kasus pembunuhan terhadap seorang ulama Shyah tidak diusut.
Pasukan koalisi pimpinan AS tampak memberikan dukungan bagi perundingan untuk mengakhiri pertempuran dengan ulama Shyah yang radikal di kota suci Najaf itu. Seorang pejabat senior Irak mengatakan, dia yakin Amerika akan menghormati gencatan senjata yang diajukan oleh Moqtada Al-Sadr, walaupun belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Amerika. Sadr memimpin pemberontakan melawan pasukan koalisi di Irak sejak bulan April.
BBC melaporkan, Amerika tampaknya menerima tawaran Al-Sadr kali ini, karena kesannya lebih serius dibandingkan tawaran-tawaran gencatan senjata sebelumnya. (AP/L-8)