Dewan Kesenian Jakarta akan mengundang para calon presiden (capres) untuk berdialog dengan tema "Visi dan Strategi Kebudayaan" di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Kamis (10 /6) pukul 08.30 WIB. Lewat acara tersebut, masing-masing capres diminta untuk menyampaikan visi dan strategi kebudayaan.
Menurut Dewan Pekerja Harian DKJ dalam siaran persnya, acara yang diselenggarakan atas kerja sama DKJ dengan Universitas Indonesia itu diharapkan akan melahirkan kesadaran bersama terhadap pentingnya kebudayaan. Bagaimanapun, kebudayaan mustahil diabaikan dalam merumuskan struktur pembangunan sebuah bangsa. Acara ini setidaknya mmeberi peluang bagi rakyat untuk memperoleh semacam kontrak sosial dengan calon presidennya.
Masing-masing capres dyang terdiri jenderal (Purn) Wiranto, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Hamzah Haz diminta untuk menyiapkan materi pembahasan. Sebelumnya, materi tersebut dibahas oleh panitia pengarah yang terdiri dari Indra J Piliang, Agus R Sarjono, Ratna Sarumpaet, Jamal D Rahman, Prof Dr Benny Hoedoro Hoed dan Dr Tommy Christomy SSA. Materi tersebut juga akan direspons oleh para pembahas yang terdiri dari Ajip Rosidi, Felia Salim, Mohammad Sobary, dan Riris K Toha Sarumpaet, sebelum rapat panitia pengarah diadakan.
DKJ mengajukan alasan penting dialog ini diadakan. Kondisi bangsa yang memprihatinkan ini membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar baik danpas. Pemimpin Indonesia yang diharapkan rakyat adalah sosok yang memiliki kualitas dan integritas untuk mengangkat bangsa ini dari keterpurukan. Sebagai pemimpin, dia juga harus memiliki kemauan, kemampuan dan keberanian untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa ini.
Selama ini, para pemimpin cenderung mengabaikan paradigma kebudayaan sebagai titik tolak berpikir dalam pembangunan bangsa. Akibatnya, bangsa Indonesia makin jauh dari harapan maju. Sejumlah pemimpin malah memilih represi yang ternyata hanya menghasilkan penyelesaian sementara. Padahal, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya politik, ekonomi atau teknologi melainkan kebudayaan. Bangsa ini tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul dari akarnya yakni kebudayaan. Jika persoalan yang muncul di berbagai wilayah tidak segera diselesaikan dengan nilai-nilai budaya, niscaya akan berubah menjadi masalah nasional.
Pemilu 2004 merupakan tonggak baru dalam sejarah Indonesia. Setelah 59 tahun, bangsa Indonesia akhirnya melakukan pemilihan presiden secara langsung. Hal itu harus dihargai sebagai wujud kemajuan demokrasi. Jadi kondisi memprihatinkan yang dialami bangsa Indonesia pada saat ini membuat seluruh rakyat menantikan seorang pemimpin yang berkualitas dan memiliki kerinduan yang tulus untuk mengangkat bangsa ini dari keterpurukannya.
Lebih lanjut, Dialog Kebudayaan ini bertujuan mempermudah rakyat dalam menemukan calon pemimpin yang diinginkan. Acara ini diharapkan memberikan peluang kepada para capres 2004-2009 untuk berdialog dengan rakyat. Pada saat itu, dia dapat menjelaskan bagaimana dia akanmengatasi permasalahan-permasalahan bangsa ini, baik sosial, agama, politik, ekonomi, keamanan, hukum maupun kebudayaan.
Masing-masing capres sedapat mungkin menguraikan perspektif kebudayaannya terhadap situasi bangsa ini. Dialog Kebudayaan diharapkan akan melahirkan kesadaran bersama bahwa dalam merumuskan model pembangunan bangsa, kebudayaan mustahil diabaikan. Alhasil, bangsa Indonesia tidak lagi terjerumus ke arah pembangunan bangsa yang salah kaprah akibat pemimpin yang tidak memiliki kemauan, kemampuan dan keberanian.
Pemahaman yang miskin daripara penentu kebijakan terhadap makna kebudayaan membuat upaya pembangunan sangat lemah. Kebudayaan belum dijadikan "variabel independen" atau titik tolak berpikir dalam menanggulangi berbagai permasalahan. (PR/U-5)