PEMBARUAN/YC KURNIANTORO
KOALISI PAN DAN PKS - Wakil Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (kedua dari kiri), Presiden PKS Hidayat Nur Wahid (kedua dari kanan), dan Sekretaris Jenderal PAN Hatta Radjasa, saling berpegangan tangan sebelum memberikan keterangan pers, di kediaman Amien Rais, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (13/4) pagi. PAN dan PKS memutuskan untuk berkoalisi.
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta, pada perdagangan, Selasa (13/4), diperkirakan bergerak stagnan, bahkan cenderung melemah.
Meski demikian, hingga pukul 10.30 WIB, IHSG telah menguat 4,584 poin ke level 772,396, walau sempat turun signifikan 11,805 poin di level 767,812 pada penutupan perdagangan kemarin.
Menurut analis PT Megakarya Securities, Hendra Bujang, kecenderungan melemahnya indeks saat ini memang lebih dipengaruhi aspek psikologis dibandingkan teknikal.
Isu Politik
Hal itu antara lain dipicu mulai memanasnya situasi politik dengan adanya pernyataan 19 partai yang menginginkan pelaksanaan pemilu diulang kembali.
"Memang pasar saham sangat rawan dengan kondisi politik. Dengan adanya pernyataan 19 partai yang meminta penolakan dan pengulangan pemilu, investor yang semula menanggapi positif pelaksanaan pemilu yang aman, memilih mengamankan portofolio sahamnya supaya tidak merugi," kata Hendra kepada Pembaruan, di Jakarta, Selasa (13/4).
Dia mengatakan, pernyataan para pemimpin partai dan politikus memang sangat disayangkan karena tidak memberi iklim kondusif bagi pasar saham. Padahal secara teknikal, IHSG biasanya menguat setelah pelaksanaan pemilu.
Hal itu terbukti dari pergerakan IHSG saat pelaksanaan dan sesudah pemilu pada 1997 dan 1999. Pada pemilu 1997, IHSG menguat ke level 689,498. Padahal selama dua bulan sebelum pelaksanaan pemilu pada 29 Mei 1997, IHSG terus bercokol di level 630 sampai 670. Indeks terus bergerak naik dan mencapai level tertinggi 740,833 setelah 30 hari pelaksanaan pemilu.
Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan pemilu 1999. Sehari setelah pelaksanaan pemilu, 7 Juni 1999, IHSG naik signifikan ke level 686,947. Padahal selama dua bulan sebelumnya, IHSG bergerak hanya di level 470 sampai 600.
Setelah pelaksanaan pemilu 1999, IHSG terus menguat bahkan sempat menembus level tertinggi 710,682.
"Sebenarnya setelah pelaksanaan pemilu 5 April 2004, IHSG seharusnya terus menguat. Hal itu sudah terlihat selama sepekan terakhir. Tetapi adanya pernyataan dari beberapa partai mengenai hasil pemilu, membuat investor merasa kondisi politik tidak kondusif untuk berinvestasi, sehingga mereka memilih untuk tidak masuk ke pasar saham yang memang rawan spekulasi," ujar Hendra.
Dia mengungkapkan, masa perhitungan suara biasanya dijadikan investor untuk membukukan keuntungan karena disesuaikan dengan prediksi-prediksi yang telah dibuat beberapa bulan sebelumnya. Pada April ini, IHSG seharusnya dapat mencapai kenaikan tertingi, karena pada Mei dan Juni investor biasanya mulai mengambil posisi untuk memperhitungkan kondisi pelaksanaan pemilu presiden.
Senada dengan Hendra, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Satino mengatakan, sebaiknya semua komponen partai dan para pemimpin negara tetap berpijak pada peraturan pelaksanaan pemilu yang telah ada. "Kalau memang ada penilaian pelaksanaan pemilu kali ini tidak beres, sebaiknya tunggu sampai hasil perhitungan suara selesai, baru ajukan usulan untuk evaluasi. Ini kan menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Jangan belum apa-apa sudah buat pernyataan yang meresahkan," kata Satino..
Sementara beberapa pialang yang ditemui Pembaruan mengaku, banyak mendapat pertanyaan dari investor asing terutama di Singapura mengenai kemungkinan pengulangan pemilu. "Ada-ada saja pernyataan partai yang meminta pemilu diulang. Investor 'kan jadi resah. Saya dapat banyak telepon dari investor di Singapura yang menanyakan kemungkinan pemilu diulang," ujar salah satu pialang di BEJ yang menolak disebut namanya.
Lemahkan Ekonomi
Kecaman mengenai pernyataan sikap aliansi 19 parpol yang menolak hasil pemilu juga disuarakan kalangan perbankan dan pelaku usaha. Mereka adalah Ketua Bankers Club Indonesia Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank BNI Sigit Pramono dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang industri, teknologi, dan kelautan Rachmat Gobel.
Menurut Eko Budiwiyono, pada dasarnya pelaku perbankan menginginkan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati serta berjalan aman dan lancar. Dengan demikian iklim investasi tetap kondusif dan dunia perbankan tidak kesulitan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil.
Apabila penyelenggaraan pemilu kisruh, bisa berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Sebab dunia usaha akan lesu, biaya investasi tinggi dan menyebabkan rendahnya kemampuan dunia usaha menyerap kredit perbankan.
Sementara Sigit Pramono berpandangan, pelaksanaan pemilu mulai dari kampanye hingga pemilihan Presiden tahap akhir, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal itu menimbulkan penantian yang cukup panjang dari para investor untuk masuk ke Indonesia.
Para politisi lanjut Sigit, semestinya menyadari, dalam proses politik ini bukan hanya kepentingan mereka yang harus dicapai, tetapi masih banyak kepentingan lain seperti kepentingan bidang ekonomi dan sosial yang jauh lebih penting. Kalau mereka membuat situasi jadi tidak menentu, maka imbasnya akan sampai ke sektor perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada sektor riil.
Dia berharap, kalau para politisi keberatan dengan hasil yang dicapai, seharusnya melakukan melalui mekanisme yang sudah ada sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.
Citra Ketidakpastian
Penolakan hasil pemilu dan permintaan agar pemilu diulang yang disuarakan oleh aliansi partai politik, menurut Rachmat Gobel, dipastikan akan mengganggu kegiatan investasi dan dunia usaha di Indonesia. Hal itu sekaligus mengukuhkan citra Indonesia sebagai negara yang penuh ketidakpastian, sehingga akan menambah keraguan investor menanamkan modalnya di Indonesia.
"Penolakan hasil pemilu dan permintaan pemilu ulang hanya akan memperpanjang daftar ketidakpastian politik di Tanah Air. Dampaknya, kegiatan dunia usaha akan terganggu. Para politisi jangan gegabah menolak hasil pemilu," tandasnya.
Rachmat mengatakan, wajar kalau pemilu ada kesalahan dan kebocoran tetapi tidak berarti harus menolak hasilnya. Apalagi bila mengingat ini pertama kali, Indonesia melakukan penghitungan suara dengan teknologi informasi.Ia menandaskan, di negara maju seperti Amerika Serikat saja pernah terjadi kekeliruan. Karena itu, lebih baik mencari dulu sebab kesalahan dan kebocoran tersebut dan jangan menolak hasil pemilu.
Ia mengakui, infrastruktur telekomunikasi memang belum baik sehingga pemantauan hasil pemilu melalui teknologi informasi masih memungkinkan terjadinya kesalahan hitung. Rachmat menegaskan, tahapan pemilu yang berlangsung aman sampai sekarang sebenarnya sudah bagus untuk membangun kembali kepercayaan investor. (J-9/BD/N-3)