Pembaruan/Luther Ulag
BELUM DIBERSIHKAN - Puluhan spanduk dan bendera partai politik peserta Pemilu 2004 masih terpasang di pagar pemisah badan jalan dan jembatan penyeberangan di Jalan Otto Iskandardinata, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (2/4) pagi. Atribut parpol tersebut seharusnya sudah tidak boleh terpasang pada masa tenang mulai Jumat (2/4) pukul 00.00 WIB.
JAKARTA - Masa kampanye bagi partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 sudah berakhir sejak kemarin. Namun, secara substansial, kampanye yang dilakukan oleh parpol-parpol itu tidak bermutu dan sama dengan kampanye Pemilu 1999.
Demikian pendapat pengamat politik J Kristiadi ketika dihubungi Pembaruan, Jumat (2/4). "Dibandingkan dengan Pemilu 1999, secara substansial masa kampanye sekarang ini tidak bermutu. Karena, apa yang ditawarkan partai-partai politik hanya jualan kecap belaka," katanya.
Menurut Kristiadi, tokoh-tokoh parpol yang berkampanye selama tiga pekan ini hanya menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang berkuasa. Mereka tidak pernah merasa bahwa pada 1999 lalu telah diberi mandat oleh rakyat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Jualan kecap" itu, menurutnya, tidak hanya dilakukan oleh partai-partai besar. Partai-partai yang baru muncul pun sama saja hanya menawarkan janji-janji dan tidak mengatakan solusi riil dalam mengatasi persoalan bangsa Indonesia.
"Selama lima tahun ini mereka telah menyalahgunakan kekuasaan. Melakukan KKN dan membuat aturan-aturan yang tidak memihak rakyat," katanya.
Seharusnya, selama masa kampanye kemarin parpol-parpol peserta pemilu itu membeberkan keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan mereka selama ini. Bahkan, parpol harus secara terbuka meminta maaf kepada rakyat, khususnya simpatisan dan kadernya, atas kegagalan yang telah dilakukan itu.
Untuk ke depan, parpol harus melakukan semacam pra-kondisi terhadap keberhasilan mereka sebelum berkampanye. Hal seperti itu akan menjadi pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat.
"Memang ada aturan untuk melakukan kampanye tertutup yang bersifat dialogis. Tapi, kampanye seperti itu tidak berhasil karena parpol kembali mengumbar janji-janji sama seperti yang mereka ucapkan lima tahun lalu. Rakyat sudah bosan," katanya.
Meski demikian, dari sisi pengaturan pelaksanaan kampanye, Kristiadi melihatnya sudah cukup baik. Semua itu berkat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan aparat keamanan.
"Ibarat bermain kelereng. Aturannya sudah bagus tapi kelerengnya rusak di sana-sini. Jadi ke depan, aturan tentang kampanye itu minimal tetap dipertahankan namun parpol harus memperbaiki diri," katanya.
Sementara menurut pengamat politik Edy Prasetyono, jeda waktu antara pelaksanaan pemilu 5 April dan pemilu susulan merupakan peluang baru bagi terjadinya aksi kekerasan. Oleh karena itu, KPU, pemerintah dan aparat keamanan diminta untuk mencari jalan antisipasi.
Dikatakan, rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu bisa saja muncul. Hal itu juga menjadi peluang munculnya aksi-aksi kekerasan terutama pada masa penghitungan suara.
"Selama ini orang gampang digerakkan. Aspek-aspek sentimen dan kekerasan mudah digerakan. Waktu penghitungan suara, memungkinkan terjadi kekerasan. Terutama di luar Jawa," katanya.
Pelaksanaan kampanye selama tiga minggu dapat berjalan dengan baik. Proses pendewasaan politik rakyat dan kader parpol dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Sekarang masyarakat, khususnya para kader partai sudah dapat lebih memahami bagaimana cara berkampanye yang santun dan elegan.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung mengatakan, selama kampanye tidak terdengar bentrokan masa dari para pendukung partai, yang sampai meresahkan masyarakat. "Bentrok masa dan kekerasan selama kampanye jauh menurun jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya," kata Pramono.
Evaluasi kampanye di PDI-P menunjukkan bahwa program partai selama lima tahun ini mendapat dukungan dari para simpatisan PDI-P, termasuk dari para pemilih pemula yang selalu hadir dalam kampanye PDI-P. Semoga saja dalam masa tenang ini semua pihak dapat menjaganya sehingga saat pencoblosan dapat berjalan dengan baik.
Berkaitan dengan banyaknya pelanggaran oleh PDI-P, Pramono menjelaskan, memang ditemukan beberapa pelanggaran, tetapi hal itu wajar karena PDI-P sebagai partai terbesar, wajar kalau ketika berkampanye memiliki probabilitas terbesar juga dalam melakukan pelanggaran. "Karena ketika kampanye, pendukung PDI-P paling banyak yang hadir di tempat tersebut jika dibandingkan dengan partai lain, maka kemungkinan melakukan pelanggaran juga paling besar. Tetapi itu kebanyakan pelanggaran lalu lintas."
Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) Oesman Sapta usai tampil dalam kampanye nasional di Kemayoran, Jakarta, Kamis (1/4) mengatakan, kampanye PPD di suluruh daerah di Indonesia selama tiga minggu berjalan sangat tertib. Ini menunjukkan bahwa kader PPD berkualitas baik.
Habiskan Dana
Wakil Koordinator ICW Luky Djani mengatakan, masa kampanye bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2004 sudah memasuki masa pembersihan atribut parpol. Meskipun hanya sedikit kejadian yang mengakibatkan konflik antar pendukung parpol dibandingkan dengan tahun 1999 kampanye sekarang ini dinilai lebih banyak menghabiskan dana untuk memobilisasi massa dan memungkinkan terjadinya politik uang. .
Ia menuturkan, hasil pantauannya pihaknya bersama Transparansi Indonesia, kampanye 24 parpol selama tiga minggu lebih terarah kepada gaya politik biaya tinggi. Pasalnya, masih ada kecenderungan parpol untuk menunjukkan kekuatan masing-masing parpol dengan mendatangkan massa sebanyak-banyaknya. "Mereka lebih ingin menunjukkan kekuatan massa, sehingga dananya menjadi lebih tinggi dibanding tahun 1999," ujarnya.
Dana memobilisasi massa ini menjadi tinggi pada tahun 2004, tambah Luky karena sekarang ini masyarakat sudah merasakan kekecewaan atas pilihannya di pemilu sebelumnya. Pada tahun 1999, masyarakat banyak bersimpati atau mendukung partai yang dianggap reformis dan dapat membawa perubahan.
"Sehingga waktu itu masyarakat sendiri yang langsung mendatangi kampanye parpol-parpol yang dianggap reformis, tanpa harus dibayar. Berbeda dengan sekarang, masyarakat menjadi pasif karena kekecewaannya tadi. Jadilah parpol menggunakan dana yang besar untuk memobilisasi mereka."
Lebih lanjut, Luky mengatakan dana yang digunakan parpol untuk memobilisasi massa mencapai hingga 40 persen dari total dana kampanyenya.
PPP menilai kampanye yang dilakukannya di berbagai daerah selama tiga minggu ini berjalan sukses, karena di berbagai daerah mendapat sambutan yang lebih semarak di banding kampanye pada tahun 1999 lalu. Karena itu mereka memprediksikan, pada pemilu nanti, perolehan suara PPP akan meningkat, atau minimal sama dengan yang diperolehnya saat ini.
Humas kampanye PPP, Wall Paragoan yang dihubungi di Jakarta, Jumat (2/4) mengatakan, pada evaluasi para caleg dan wakil ketua umum PPP, Ali Marwan Hanan Kamis (1/4) malam berkesimpulan, perolehan suara PPP di beberapa daerah akan meningkat. Jawa Timur memprediksikan berpeluang mendapatkan 12 suara, atau meningkat 300 persen di banding perolehan suara tahun 1999. Beberapa daerah lain seperti Jawa Barat dan Lampung diprediksikan juga mengalami peningkatan, walaupun membutuhkan kerja keras.
"Untuk DKI Jakarta, kita belum bisa memprediksikannya, tetapi kami perkirakan perolehan suara 1999 bisa dipertahankan," katanya.
(K-10/ADI/M-11/O-1