WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional AS, Condoleezza Rice, menurut rencana akan menggelar kesaksian soal Serangan 11 September, Kamis (8/4), mendatang. Rice akan memberi kesaksian di bawah sumpah selama sekitar 2,5 jam. Sebagian besar pertanyaan yang diajukan diharapkan terkait apa yang dikatakan pemerintahan Clinton terhadap Rice seputar ancaman Al Qaeda.
"Rice jelas saksi yang sangat penting. Ia akan dapat membagikan fakta-fakta yang menyinggung kebijakan kontra terorisme di dalam pemerintahan Bush, khususnya pada bulan-bulan awal," ungkap Al Felzenberg, juru bicara komisi 11 September, Kamis (1/4).
Izin bagi dilangsungkannya kesaksian Rice dikeluarkan Gedung Putih, Selasa (30/3). Meski awalnya menolak rencana testimoni, Presiden AS George W Bush akhirnya mengizinkan Rice bersumpah dan memberikan kesaksian publik kepada komisi yang menyelidiki Serangan 11 September 2001 di New York dan Washington. Izin diberikan setelah adanya jaminan dari pihak komisi penyelidik serta Kongres AS bahwa testimoni Rice tidak akan menjadi preseden yang dapat memaksa setiap penasihat kepresidenan untuk memberikan kesaksian di depan kongres menyangkut kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
Rice sendiri tidak keberatan memberi kesaksian di depan publik, tetapi tidak memiliki keleluasaan oleh adanya pemisahan konstitusional antara eksekutif dan legislatif. Sebelumnya Rice telah memberi kesaksian secara tertutup kepada komisi selama empat jam. Namun kesaksian tersebut tidak dilakukan di bawah sumpah.
Dokumen Clinton
Dari Little Rock, Arkansas diberitakan, belum adanya gambaran utuh dari komisi penyelidik Serangan 11 September soal kebijakan mantan Presiden AS Bill Clinton menyangkut terorisme, disebabkan pemerintahan Bush sendiri tidak mau menyerahkan seluruh catatan yang dibuat Clinton kepada panel penyelidik, ujar seorang penasihat hukum, Kamis (1/4).
Bruce Lindsey, staf bagian hukum mantan Presiden Clinton, Rabu (31/3) mengatakan, hanya sekitar 25 persen dari 11.000 halaman menyangkut kebijakan terorisme Clinton yang telah diserahkan.
"Saya tidak ingin komisi menarik kesimpulan bahwa pemerintahan Clinton tidak melakukan X atau Y, atau menyimpulkan ada dokumen yang ini kontradiktif dengan yang itu. Atau mengatakan mereka (pemerintahan Bush) tidak punya akses kepada dokumen tersebut karena pemerintahan yang lama (pemerintahan Clinton) tidak mau menyerahkan dokumen tersebut kepada mereka," ujar Lindsey.
Meskipun dokumen kepresidenan disimpan selama lima tahun setelah sebuah pemerintahan turun, perkecualian telah dibuat menyangkut akses komisi 11 September ke dokumen Clinton soal terorisme. Namun Dewan Keamanan Nasional dan para penasihat hukum pemerintahan Bush memutuskan untuk menyerahkan hanya sebagian kecil dokumen Clinton tersebut, ungkap Lindsey.
"Pemerintah menginterpretasikan bahwa apa yang diminta komisi penyelidik berbeda dengan arsip-arsip yang ada. Mereka juga menggarisbawahi bahwa tigaperempat dokumen yang ada tidak sesuai dengan permintaan komisi," Lindsey menambahkan. "Itulah perbedaan pendapat yang cukup besar."
Sepakat
Taylor Gross, jurubicara Gedung Putih mengatakan, pemerintah telah memenuhi informasi yang diperlukan oleh komisi. "Persoalan apakah dokumen itu berasal dari pemerintahan Clinton ataukah dari pemerintahan Bush, kami telah bekerja untuk meyakinkan komisi menyangkut semua informasi yang dibutuhkannya agar tugas mereka bisa diselesaikan," ungkap Gross.
Clinton dan bekas Wapres Al Gore telah sepakat pula untuk bertemu dengan sepuluh anggota komisi. Selain itu, panel juga merencanakan untuk melakukan wawancara tertutup dengan Presiden George W Bush dan Wapres Dick Cheney.(AP/AFP/E-9)