SEPERTI dinyatakan Presiden Megawati Soekarnoputri pada pertemuan dengan Kepala Daerah dan jajarannya seluruh Indonesia (18/3) bahwa bila pemilu gagal maka menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa dan kelompok masyarakat yang mengkritik tanpa solusi merupakan sikap yang tidak normal.
Pernyataan tersebut menunjukkan kalau presiden kita sedang dalam kekacauan berpikir dan bingung. Menurut saya, tanggung jawab tetap berada di puncak pimpinan bukan dibagi-bagi ke orang lain, apalagi rakyat diikutkan untuk mengakui kesalahan atas keputusan Kepala Negaranya.
Bentuk kepemimpinan Ibu Mega tergolong orang yang tidak mau dipersalahkan dan bertanggung jawab akibat keputusan yang diambilnya dan selalu melibatkan masyarakat untuk "gotong royong" mengakui juga salah. Bagaimana kalau ada keberhasilan, apakah mau mengatakan keberhasilan itu karena bersama masyarakat?
Belum lagi memakai istilah "reformasi" seperti reformasi memang bila pemilu berhasil, tapi reformasi gagal bila pemilu tidak berhasil. Pemilu bukan semata-mata tujuan reformasi, tapi pemilu untuk memilih pemimpin pusat dan perwakilan daerah. Bila pemilu gagal berarti pemimpin yang menyelenggarakan pemilulah yang gagal, siapakah dia? Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi di republik ini yang harus bertanggung jawab. Boleh saja ada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) sebagai lembaga penyelenggaranya, namun hasil akhir pemilu tidak bisa lepas dari presiden.
Dalam beberapa hari ini presiden terkesan panik, sampai-sampai dikeluarkannya Keppres No 18/2004 tanggal 18 Maret 2004 untuk mendukung Kepala Daerah dalam pemberian bantuan dana teknis kepada KPUD dan Panwasluda dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari pos biaya tambahan belanja tak terduga yang tanpa batas dan tanpa persetujuan DPRD.
Kebijakan presiden ini jelas mencerminkan manajemen pemerintahannya dalam mengelola anggaran dilakukan secara dadakan/ad-hoc, tidak terencana secara holistik/lengkap dan menyeluruh, karena pemilu sudah lama menjadi agenda nasional mengapa tidak diputuskan dengan anggaran negara yang cukup, melainkan dengan "darurat" sehingga memberikan kesempatan kepada kepala daerah untuk melakukan penyimpangan tanpa persetujuan DPRD.
Katanya kita harus bersama-sama dalam mengatasi pemilu, tetapi mengapa DPRD dilewati, sama dengan dilecehkan. Pada saat timbulnya sesuatu kepentingan, diputuskan sendiri oleh presiden dengan Keppres, tetapi pada saat ada kegagalan selalu melibatkan masyarakat, mana yang dikatakan keputusan bersama? Justru yang terjadi keputusan kontradiktif/berlawanan. Bukankah ini presiden mengajarkan "tidak disiplin anggaran" dan "tanpa pengawasan" atas mekanisme keuangan negara dan presiden sudah melanggar sendiri struktur keuangan negara.
Demikian halnya dalam kampanye putaran pertama, 11-17 Maret 2004 pelanggaran tertinggi dilakukan oleh para simpatisan PDI-P sebanyak 3.012 kasus (Kompas, 20/3) ini berarti kepemimpinan Ibu Mega yang juga Ketua Partai PDIP lemah dan tidak kuat dalam menjalankan organisasinya.
Dalam beberapa hal, presiden agaknya lupa harus mendiskusikan halnya siapa kepada siapa, sehingga masalah Pemilu jangan-jangan terjadi seperti kasus SBY yang sering dilewati dalam masalah Polkam.
Saya sebagai bagian anak bangsa merasa terpanggil untuk memberikan sumbang saran, kalau tidak disebut kritik sebab kalau saya juga harus bertanggung jawab atas kesalahan keputusan presiden maka tentunya saya tidak mau dirugikan dan yang untung hanyalah presiden.
Purwanto Kitung
Dosen ST Manajemen Labora, Kampus Depok
DENGAN ini saya mengucapkan terima kasih kepada redaksi Suara Pembaruan atas diterbitkannya surat saya tertanggal 27 Februari 2004 dan telah mendapatkan tanggapan dari manajemen D'music (PT Duta Music Indonesia), khususnya Bapak Ade Setiadi yang telah berkenan datang ke rumah saya pada tanggal 19 Maret 2004 kurang lebih pukul 16.30 WIB dan bertemu dengan adik ipar saya.
Sebagai kompensasi beliau kepada saya telah menitipkan tiga film, yaitu Mutiny On The Bounty (Marlon Brando), Con Express (Arnold Vosloo, Sean Patrick Flanery, Ursula Karven) dan Rules Of Engagement (Tommy Lee Jones, Samuel L Jockson).
Demikian atas perhatian dan bantuan redaksi, saya mengucapkan terima kasih.
Agustiana Tula Juwita
Bukit Cirendeu Jl Mawar Blok D8 No 8 Pondok Cabe Ilir