Oleh Wartawan "Pembaruan" Elly Burhaini Faizal
Setahun berlalu sudah. Namun titik terang kasus Timika, yang menyebabkan terbunuhnya dua warga Amerika Serikat, yaitu Ted Burgon asal Sunriver-Oregon, Rick Spier dari Littleton-Colorado, dan satu warga negara Indonesia, FX Bambang Riwanto, serta delapan orang luka-luka, pada tanggal 31 Agustus 2002 di dekat tambang emas Freeport, tak kunjung terungkap. Penyelidikan demi penyelidikan, bahkan sampai melibatkan para agen FBI, masih menyisakan segunung misteri.
Kematian dua warga AS dan satu warga Indonesia, yang merupakan karyawan kontrak PT Freeport-Indonesia afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold dan berbasis di New Orleans tersebut, semakin memperburuk wajah Indonesia sebagai negara yang rawan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM).
Kasus penembakan di Timika kembali menghangat setelah beredarnya artikel yang ditulis Slobodan Lekic dari Associated Press (AP), 3 Maret 2004. Lekic dalam artikelnya mengutip ucapan sejumlah pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya, mengenai status penyelidikan oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) atas pembunuhan dua orang warga AS di Timika.
Dua pejabat AS, tulis Lekic, mengatakan pihak berwenang AS yakin para komandan militer setempat mengeluarkan perintah penyerangan dalam kasus yang terjadi di dekat tambang emas Freeport tersebut.
Para pejabat AS itu, seperti dikutip Lekic, mengatakan, mereka terus menyelidiki kasus penyerangan di Timika dengan melibatkan para agen FBI yang saat ini sudah berada di Indonesia. Kedatangan para agen FBI ke lokasi penyerangan tersebut adalah untuk kesempatan yang kelima. "Penyelidikan ini akan mempertanyakan sejauhmana serangan itu punya keterkaitan dengan rantai komando," ujar pejabat AS yang tidak bersedia mengungkap jati dirinya itu.
Para penyelidik FBI, menurut pejabat AS, yakin komandan militer setempat ingin memeras biaya pengamanan dari Freeport setelah perusahaan itu mengurangi setoran rutinnya kepada mereka. Namun tampaknya si penyerang tidak sadar bahwa konvoi itu membawa sejumlah warga AS. Penyerangan yang menewaskan dua guru warga AS itu berbuntut ditundanya kerjasama militer antara Indonesia dengan AS.
Lekic menyebutkan, apapun temuan para penyelidik AS yang menjatuhkan militer Indonesia, akan dapat membahayakan keinginan pemerintahan Bush untuk memperbaiki kerja sama militer antara Indonesia dengan AS. Kerja sama militer dibekukan setelah militer Indonesia dituding terlibat berbagai aksi kekerasan paska jajak pendapat di Timor Timur, 1999.
Kepada sejumlah media, termasuk Pembaruan, pihak Kedubes AS di Jakarta membantah ucapan dua pejabat AS soal penyelidikan kasus Timika. Menurut Kedubes AS di Jakarta, apa yang dilansir dalam berita di AP, 3 Maret 2004, tentang penyelidikan oleh FBI atas kasus Timika adalah tidak benar. "Pihak FBI belum menarik kesimpulan apa pun mengenai pihak mana yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Penyelidikan masih terus berlangsung dan kerja sama dengan pihak-pihak berwenang Indonesia tetap berlanjut," ungkap Kedubes AS dalam rilisnya tertanggal 4 Maret 2004.
Siddharta Moersjid, Manager Senior Corporate Communications PT Freeport Indonesia, saat ditemui Pembaruan juga enggan berkomentar. "Kami hanya ingin pelaku penembakan dibawa ke meja hijau, siapapun pelakunya," ujar Moersjid singkat.
Kecurigaan bahwa serangan di Timika punya keterkaitan dengan rantai komando, sehingga tidak bisa dianggap insiden biasa, sebelumnya pernah diungkap Washington Post, salah satu koran yang cukup berpengaruh di AS.
Jika berita di AP tanggal 3 Maret 2004 mengungkap keyakinan sejumlah pejabat AS, bahwa para komandan militer setempat mengeluarkan perintah penyerangan dalam kasus Timika, Washington Post bahkan memuat "pukulan" (juga bersumber dari pejabat AS yang tidak mau menyebutkan nama) secara lebih telak.
Dalam artikel Washington Post, edisi 3 November 2002, yang ditulis Ellen Nakashima dan Alan Sipress, disebutkan pejabat tinggi militer senior Indonesia telah membicarakan aksi operasi terhadap Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, sebelum terbunuhnya dua warga Amerika dan seorang warga Indonesia pada tanggal 31 Agustus dalam suatu penyergapan dekat tambangnya di Provinsi Papua.
Dalam tulisan itu disebutkan, pembicaraan-pembicaraan melibatkan pihak militer tingkat tinggi Indonesia, termasuk Endriartono Sutarto, panglima tinggi yang berpengaruh, dan ditujukan untuk mendiskreditkan grup separatis Gerakan Papua Merdeka.
Informasi mengacu berita intelijen yang diperoleh Amerika Serikat itu, menurut Nakashima dan Sipress, diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah AS dan sumber-sumber lainnya.
Berita intelijen tersebut, tulis Nakashima dan Sipress, berdasarkan informasi yang diberikan setelah terjadinya penyergapan oleh seseorang yang mengaku banyak mengetahui mengenai pembicaraan-pembicaraan militer tingkat tinggi. Sumber tersebut disebut dalam laporan sebagai "sangat terpercaya". Menurut pejabat pemerintah AS dan sumber Amerika yang sama, didukung sadapan pembicaraan yang melibatkan orang dimaksud. Sadapan tersebut disampaikan kepada pemerintah AS oleh negara, yang oleh sumber barat diidentifikasi sebagai Australia.
Lebih lanjut Washington Post mengatakan, menurut pejabat AS dan sumber Amerika tersebut, pembicaraan-pembicaraan yang disebutkan dalam laporan intelijen tidak merinci suatu penyerangan khusus dan juga tidak secara eksplisit menghendaki pembunuhan terhadap orang-orang Amerika atau orang-orang asing lainnya, tetapi dengan jelas menjadikan Freeport sebagai sasaran.
Para bawahan, tulis koran itu, mungkin menafsirkan pembicaraan-pembicaraan tersebut sebagai pengarahan "untuk mengambil suatu aksi kekerasan tertentu terhadap Freeport", kata pejabat pemerintah tersebut. Kapan pembicaraan tersebut berlangsung tidak dapat diketahui secara tepat. Menurut Washington Post, pejabat itu telah memberikan laporan intelijen kepada Kementerian Luar Negeri sekitar dua minggu setelah penyergapan.
Militer Gerah
Atas tudingan telah merencanakan penyerangan terhadap Freeport McMoRan Copper & Gold Inc, tak urung Panglima TNI Endriartono Sutarto berang. Selain karena tuduhan yang dilontarkan tidak benar, berita di Washington Post itu, ungkap kantor pengacara Frans Winarta & Partners yang menangani kasus Timika, dinilai sangat merugikan posisi TNI. Sebab nama baik Panglima TNI dan juga institusi TNI secara keseluruhan menjadi tercemar akibat pemberitaan tersebut.
Washington Post sendiri akhirnya meminta maaf dan menyatakan penyesalan atas pemberitaan tersebut, setelah Panglima TNI memberi peringatan koran itu pada 21 November 2002. Dalam artikel ralatnya, Washington Post mengatakan, reportase yang dilakukan tidak menampakkan bukti-bukti bahwa Sutarto ataupun petinggi militer Indonesia yang lain terlibat dalam pembicaraan atau perencanaan serangan Freeport. Washington Post juga menyatakan menyesal atas laporan tersebut.
"Jadi masalah pemberitaan yang tidak benar ini sudah diselesaikan secara damai di luar pengadilan pada 24 Februari 2003," ungkap Frans Hendra Winarta, pengacara yang mendampingi Endriartono Sutarto, melalui telepon kepada Pembaruan. Apalagi, pada bulan Desember 2003, secara langsung, kepada Danpuspom TNI Mayjen Sulaiman AB, pihak FBI sendiri sudah menyimpulkan tidak ada indikasi keterlibatan TNI dalam kasus penembakan Timika.
Namun, terlepas benar tidaknya tudingan Washington Post, maupun yang baru-baru ini dilontarkan AP soal keterlibatan petinggi militer, baik tingkat lokal maupun pusat, diungkit-ungkitnya kembali kasus penembakan di Timika yang menewaskan dua warga AS itu. Hadirnya kembali agen FBI ke Timika saat ini, jadi bukti ketidakpuasan pihak asing atas pengusutan kasus tersebut.
(Bersambung)