JAKARTA - Meskipun berbagai upaya nonproliferasi senjata nuklir aktif digelar, namun ada sejumlah negara pemilik teknologi persenjataan nuklir yang tidak mau diatur-atur soal perlucutan senjata nuklirnya. Pernyataan tersebut diungkapkan Menlu RI, Hassan Wirajuda usai membuka lokakarya tentang Toward the 2005 NPT (Non Proliferation Treaty) Review Conference: Challenges and Prospect", Senin (29/3) pagi, di Jakarta.
Hasan Wirajuda mengatakan, perlucutan senjata nuklir, sesuai yang sudah disepakati dalam nonproliferation treaty 1975, harus dilaksanakan oleh negara-negara yang tergabung dalam perjanjian itu dan terdiri atas tiga pilar.
Pertama, merealisasikan kesepakatan nonproliferati senjata nuklir. Kedua, aktivitas perlucutan senjata nuklir. Ketiga, upaya membantu penggunaan nuklir untuk tujuan dan kepentingan damai. Artinya, nuklir tidak dipakai untuk mengembangkan persenjataan, tetapi diarahkan bagi kepentingan-kepentingan di luar perang seperti masalah energi.
"Kita memang tidak punya senjata nuklir. Namun karena Indonesia ingin ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi, kita bersama-sama negara lain ikut berkepentingan mencegah munculnya ancaman proliferati nuklir," tegas Wirajuda kepada wartawan.
Selain AS dan Rusia, beberapa negara lain yang terikat dengan traktat nonproliferasi 1975, seperti Prancis, Inggris dan Cina masih mengembangkan teknologi persenjataan nuklir. Bahkan beberapa negara yang bukan anggota NPT seperti India, Pakistan, dan Israel saat ini mengembangkan teknologi persenjataan nuklir. Artinya, semakin banyak negara yang berkepentingan untuk mengembangkan teknologi persenjataan nuklir.
Dikatakan, beberapa waktu lalu telah dikeluarkan comprehensive test ban treaty (CTBT), yang melarang dilakukannya uji coba-uji coba nuklir dalam upaya melarang negara-negara tertentu meningkatkan kemampuan persenjataan nuklir mereka. AS sebelumnya pernah berkeinginan meratifikasi CTBT tersebut, namun di zaman pemerintahan Bill Clinton ternyata AS menarik diri dari perjanjian tersebut.
Wirajuda menambahkan, upaya-upaya mencegah meluasnya senjata nuklir jangan dilihat sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dicontohkan, sejak jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tidak pernah lagi senjata nuklir dipakai dalam peperangan selama 50 tahun terakhir ini. "Hal itu tercapai berkat kerja sama negara-negara untuk mencegah persebaran persenjataan nuklir untuk kepentingan perang," kata Wirajuda.
Lokakarya yang diselenggarakan oleh Deplu RI dan mendapat bantuan dari pemerintah Jepang dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang mewakili negara-negara ASEAN, negara-negara ARF pihak pada NPT, negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan berbagai organisasi internasional serta regional seperti IAEA, UNDDA, dan Sekretariat ASEAN.
Di antara para peserta tampak wakil-wakil dari kalangan-kalangan think-thank baik dari dalam maupun luar negeri seperti, Monterey Institute for International Studies, Center for Strategic and International Studies (CSIS Jakarta), dan Riseach Institute for Democracy and Peace (Ridep Jakarta).
Di samping itu, lokakarya yang berlangsung dari tanggal 29 - 31 Maret akan dihadiri pula oleh beberapa perwakilan LSM luar negeri yang bergerak di bidang perlucutan senjata nuklir seperti Reaching Critical Will dan The International Physicians for The Prevention of Nuclear War. (E-9)