JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) sedang menyiapkan dua kapal untuk disewakan ke Pemerintah Senegal dan Thailand. Langkah itu dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan yang terpuruk dan mengoptimalkan operasi kapal-kapal PT Pelni.
"Ini juga untuk menyiasati hilangnya 50 persen penumpang kapal, akibat adanya tarif murah moda transportasi udara," ujar Direktur Usaha PT Pelni, Yusabella Sahea, seusai Pekan Orientasi Wartawan Maritim di Cipayung, Jawa Barat, Sabtu (27/3).
Dijelaskan, rencananya kapal PT Pelni yang akan disewa Pemerintah Senegal yakni kapal ukuran 500 GRT (gros ton). Proses pembicaraan sewa kapal dengan Senegal ini sudah akan rampung. Diperkirakan tahun ini sudah dapat dioperasikan.
Namun, Yusabella belum dapat menjelaskan berapa besar pendapatan PT Pelni dari penyewaan kapal tersebut. "Penyewaan ini difasilitasi KFW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, sebuah lembaga pendanaan dari Jerman). KFW yang menunjuk agar Senegal menyewa kapal dari PT Pelni," ujar Yusabella. Rencananya Senegal akan menggunakan kapal itu untuk mengangkut penumpang di rute jarak pendek.
Sedangkan dengan Thailand, pihaknya akan menyediakan kapal ukuran 1.000 GRT yang selama ini performansinya kurang seperti Kambuna dan Rinjani. Khusus dengan Thailand, masih dalam tahap pembicaraan awal.
Yusabella mengakui, PT Pelni tidak mungkin bersaing dengan tarif pesawat udara di rute-rute yang bersinggungan dengan kapal Pelni. Sebab tarif yang ditawarkan angkutan udara sangat murah. Akibatnya, kebanyakan dari kapal-kapal yang dioperasikan berkapasitas 2.000 penumpang, hanya terisi 300 penumpang.
Karena itu perlu ada terobosan-terobosan usaha, seperti menyewakan kapal ke pihak lain. Selain itu melakukan modifikasi kapal, yang tadinya fokus kepada angkutan penumpang, kini ditambah dengan angkutan peti kemas.
Saat ini sudah ada empat kapal yang dapat digunakan untuk peti kemas, yakni tiga untuk rute ke Papua, dan satu rute Medan-Jakarta. Satu kapal bisa mengangkut sekitar 17 peti kemas.
Menurut catatan Pembaruan, saat ini PT Pelni melayani 91 pelabuhan dari 111 pelabuhan yang ada di Indonesia. Sedangkan ruas pelayaran sebanyak 1300 ruas, yang menghubungkan 30 provinsi di Tanah Air.
Menurut Yusabella, dari 91 pelabuhan itu, yang berpotensi mendapatkan penumpang hanya 25 pelabuhan. Selebihnya sepi penumpang. Sehingga setiap kali melakukan pelayaran, perusahaan harus menombok biaya operasi.
"Kami pernah mengusulkan ke Departemen Perhubungan, agar diizinkan hanya melayani 25 pelabuhan itu saja. Namun, ditolak pemerintah, dengan alasan, kehadiran Pelni di pelabuhan singgah itu sebagai penghubung antar pulau di Nusantara," tukas dia.
Karena itulah pemerintah menyetujui dikucurkannya PSO (Public Service Obligation/subsidi untuk pelayanan publik tertentu). Tahun lalu PT Pelni mendapatkan PSO sebesar Rp 80 miliar.
Tahun ini, PT Pelni mengusulkan dana PSO ke pemerintah sebesar Rp 360 miliar. Namun pemerintah hanya bersedia memberikan dana PSO sebesar Rp 220 miliar. "Kami harap dana ini bisa turun secepatnya. Sebab kondisi operasional kapal Pelni memprihatinkan," kata dia. (Y-4)