Harapan rakyat bahwa kabinet gotong royong pimpinan Megawati Soekarnoputri bisa mengangkat harkat dan martabat "wong cilik" ternyata masih sebatas angan-angan. Alih-alih diharap mampu memperbaiki kondisi ekonomi negara, naiknya Megawati justru diikuti beban masalah sektor riil yang semakin besar. Selama dua tahun terakhir pemerintahan Megawati berkuasa, pengangguran justru meningkat. Angka pengangguran terbuka yang telah berkurang menjadi 36,2 persen pada tahun 2001, kembali naik menjadi 40 persen selama pemerintahan Megawati.
Meskipun sektor perbankan di Indonesia telah direkapitalisasi sebesar Rp 650 triliun, ternyata masih banyak kelemahan struktural dalam sektor perbankan Indonesia.
Argumen sesat yang mengatakan jika Indonesia keluar dari IMF, maka negeri ini akan terpuruk miskin seperti Burma, rating anjlok, kepercayaan investor hilang, terjadi capital flight, dan sebagainya, ternyata tidak terbukti. Dengan program IMF serta kelanjutannya (White Papers), pemerintahan Megawati justru memakai pendekatan minimalis dalam proses pemulihan ekonomi. Yaitu memasang target kelewat rendah, khususnya untuk sektor riil.
Direktur ECONIT Rizal Ramli, yang juga mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era kepemimpinan Gus Dur berpendapat, ekonomi Indonesia terpuruk akibat pemerintah tidak punya visi. "Meningkatnya pengangguran akibat deindustrialisasi itu akibat ketidakmampuan pemerintah Megawati untuk menyelesaikan masalah konkret di sektor riil," tegas mantan aktivis mahasiswa ITB ini.
Bagaimana persisnya wajah ekonomi Indonesia masa kini? Berikut petikan wawancara khusus Pembaruan dengan Rizal Ramli yang berlangsung Selasa (16/3) di Jakarta.
Pemerintahan Megawati sering mengklaim bahwa kondisi ekonomi Indonesia semakin membaik. Anda sepakat dengan itu?
Kalau dibilang ekonomi kita ada recovery, bagi saya recovery itu masih bersifat parsial, yaitu hanya di sektor finansial, bahkan tanpa kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Di sektor yang lain juga belum ada pergerakan.
Artinya, kalau di sektor finansial orang-orang masih bisa berpesta?
Ya tidak aneh, dong. Sebab selisih antara tingkat bunga lending rate dengan deposit rate itu sampai dua kalinya, yaitu antara 7 sampai 8 persen . Sebelum krisis moneter, selisih antara lending rate dengan deposit rate hanya 3 sampai 4 persen. Dengan spread sangat besar itu, maka ada pesta di sektor finansial, tercermin misalnya di pasar uang. Tapi itu kan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang nyata, contohnya penggunaan kapasitas terpasang masih rendah, yaitu hanya 40 persen , investasi tidak ada, bahkan terjadi proses deindustrialisasi. Banyak produsen Indonesia banting stir menjadi pedagang barang impor dalam proses deindustrialisasi ini.
Mengapa bisa terjadi deindustrialisasi?
Sebetulnya, tingkat pengangguran sudah berkurang dari awalnya mencapai 40 persen pada 1998, menjadi 36,2 persen pada tahun 2001. Sejak Megawati berkuasa, pengangguran justru meningkat kembali menjadi 40 persen pada akhir tahun 2003. Pabrik-pabrik banyak bangkrut, PHK karyawan terus-menerus terjadi, dan yang memprihatinkan produsen Indonesia justru membeli barang-barang dari Cina lantas dilabeli "buatan Indonesia" untuk dipasarkan di dalam negeri. Meningkatnya pengangguran itu akibat pemerintah mengabaikan penciptaan lapangan kerja, termasuk menyelesaikan masalah di sektor riil, seperti industri, pertanian, perdagangan, dan yang lain. Perhatian utama pemerintah di sektor riil hanya menjual aset-aset negara, contohnya kasus divestasi saham Indosat yang merugikan negara.
Tapi di sisi lain kenapa masih bisa terjadi stabilitas finansial?
Kalau pun ada faktor domestik yang cukup mendorong adanya stabilitas finansial di dalam negeri, itu karena adanya konsensus politik sejumlah partai besar yang membiarkan Megawati berkuasa sampai 2004. Kalau tidak ada konsensus politik, Megawati digoyang terus, stabilitas juga kacau. Coba dibandingkan dengan ketika Gus Dur jadi presiden, baru hari pertama sudah diguncang skandal-skandal politik. Stabilitas politik itulah salah satu faktor penting untuk mendukung stabilitas finansial saat ini, karena mengurangi premium risiko politik Indonesia. Tetapi stabilitas politik yang kondusif selama dua tahun, ternyata tidak dimanfaatkan Megawati untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah ekonomi. Jadi, ada missed-opportunity, ketidakmampuan untuk memanfaatkan stabilitas politik hasil konsensus para elite.
Kalau begitu, menurut Anda wajah ekonomi Indonesia saat ini seperti apa?
Tidak ada negara di dunia yang mengaku ekonominya membaik, tetapi pengangguran meningkat. Kalau ekonomi Amerika Serikat dibilang membaik, ya pasti pengangguran berkurang seperti di zaman Clinton. Tapi kalau kita perhatikan, dalam kampanye pemilihan Presiden AS, antara Bush, Kerry, dan Edwards, isu utama adalah soal bagaimana menciptakan kesempatan kerja. Kalau ekonomi Indonesia disebut membaik, seharusnya pengangguran berkurang. Sebab berkurangnya pengangguran adalah indikator perbaikan ekonomi yang paling penting dari suatu pemerintahan.
Mengapa bisa terjadi kontradiksi semacam itu?
Sebab indikator yang dipergunakan pemerintah sebagai target hanyalah nilai tukar, inflasi, dan tingkat bunga. Padahal indikator-indikator tersebut hanyalah "sasaran antara". Seharusnya, target akhir program pemerintah adalah pengurangan pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat.
Tapi banyak upaya dilakukan. BPPN yang ditugasi mengelola aset-aset negara pun dinilai berhasil mencapai recovery rate sangat baik. Bahkan Megawati pernah bilang, dirinya mendapati Kepala BPPN berhasil mencegah anak buahnya "bermain-main" dengan dana yang dikelola BPPN. Bagaimana pendapat Anda?
Nah, sekarang, kalau kita bicara penjualan aset oleh BPPN, selalu ada debat soal berapa recovery rate yang optimal. Penjualan secara obral (firesales) aset-aset milik BUMN dan BPPN menyebabkan kerugian finansial, yang akhirnya ditanggung APBN dan menjadi beban rakyat. Juga sulit dipungkiri, sering terjadi negosiasi dalam penjualan aset-aset yang ditangani BPPN, sehingga recovery rate tidak optimal. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari hasil negosiasi itu menjadi dana politik partai yang berkuasa.
Apakah "pesanan-pesanan dana politik" sangat mendominasi program penjualan aset di BPPN?
Negosiasi-negosiasi untuk mencari dana politik partai yang berkuasa itu juga terjadi dalam program privatisasi. Kredibilitas program privatisasi yang dijalankan Megawati, menurut saya, sudah hancur sama sekali. Sebab privatisasi bukan cuma untuk menutupi defisit anggaran, tetapi juga alat mobilisasi dana politik. Kebijakan privatisasi bukan sekadar memperbaiki kinerja BUMN sekaligus menaikkan nilai tambah, tetapi lebih sering didorong oleh motif mobilisasi sumber daya pribadi dan politik. Ini kan ironis sekali.
Mobilisasi dana politik itu konkretnya seperti apa?
Pemerintahan Soeharto yang dulu kita kritik, memperoleh setoran politik dari investasi. Pendek kata, Soeharto memberi privilese atau hak-hak khusus buat kroni-kroninya, yang mereka kemudian setor ke yayasan-yayasan milik Soeharto, termasuk untuk dana taktis politis Orde Baru. Jelas kalau ada investasi, berarti terbuka lapangan pekerjaan, muncul nilai tambah, yang sebagian dari nilai tambah itu jadi setoran politik.
Sedangkan, pemerintahan sekarang menerima setoran politik dari proses divestasi, baik apakah di BPPN maupun BUMN. Cara pemerintahan sekarang cari setoran politik lewat divestasi itu sangat jahat. Selain tidak ada nilai tambahnya sama sekali, modus semacam itu juga mengurangi potensi penerimaan negara lewat langkah yang tidak transparan. Pemerintah Orde Baru dapat setoran dari proses investasi, sedangkan pemerintah Megawati dapat setoran dari proses divestasi. Itulah sebabnya saya pernah usul moratorium privatisasi BUMN.
Intinya, privatisasi seharusnya seperti apa?
Sebetulnya, privatisasi itu tidak jelek. Asal dirancang dengan bagus. Terutama untuk perusahaan yang kinerjanya tidak jelek. Sehingga dengan masuknya swasta asing atau domestik terjadi perbaikan kinerja. Tapi dalam prosesnya, privatisasi kita ini di-hijacked (dibajak) oleh kepentingan politik untuk melakukan mobilisasi dengan cepat. Tidak aneh, selama pemerintahan sekarang, penjualan aset dilakukan terutama dengan private placement, strategic investment, ketimbang pakai go public yang lebih transparan. Sebab divestasi memakai private placement dan strategic investment terbuka peluang terjadinya pat-gulipat oleh pihak penjual.
Kalau di zaman Gus Dur seperti apa?
Kalau dulu saya mau gampangnya, saya bisa saja menjual Indosat dan Telkom. Tetapi itu tidak kami lakukan. Kami mencari cara lain, yaitu memisahkan cross-ownership dan cross-management antara Indosat dengan Telkom. Sehingga ada dua perusahaan telekomunikasi raksasa yang saling berkompetisi dan menguntungkan konsumen, serta menaikkan nilai perusahaan. Dari langkah itu diperoleh Rp 4,2 triliun penerimaan untuk negara, tanpa menjual satu pun saham Indosat dan Telkom. Karena memang tak ada motif meng-hijacked proses privatisasi untuk dana politik. Karena kalau ada kepentingan untuk dapat setoran politik dari privatisasi, ya pasti dicarikan akal-akalannya, entah pakai private placement, strategic investment. Kalau perlu perusahaan yang paling menguntungkan, dan bukan yang merugi. Yang jelas itikad udah jelek sekali. Bukan lagi jadi sapi perah seperti kata Faisal Basri, tapi sudah dijadikan sapi potong, atau sapi cincang.
Menyongsong Pemilu 2004, bagaimana agar kaum reformis bisa mencatat kemenangan?
Tidak ada cara lain, kecuali kaum reformis merapatkan barisan. Sebab para bandit ini punya uang, dari hasil merampok. Termasuk dari berbagai macam divestasi. Dengan uang hasil rampokan ini para bandit, atau pemerintahan reformis gadungan, ini akan mengelabui rakyat. Ngakunya reformis, tapi ternyata mengkhianati rakyat. Buat Indonesia, pemilu besok ini sangat krusial, apakah kita akan mampu menciptakan kepemimpinan yang kuat dan efektif.
Apakah terpilihnya pemimpin yang baru pada Pemilu 2004 dijamin bisa mengatasi masalah ekonomi kita sekarang?
Siapapun presidennya, entah Megawati atau di luar Megawati, pressure buat sang pemimpin agar bisa punya performa yang baik akan tetap besar. Kalau dia ingin Indonesia maju, maka dia harus mengurangi apatisme rakyat. Selain itu, dia juga harus meningkatkan partisipasi publik, dan tidak sekadar memobilisasi. Terus terang, selama pemerintahan Megawati, peranan money politics sangat besar dan terjadi secara vulgar. Rakyat hanya sekadar dimobilisasi, bukan diajak berpartisipasi sebagaimana diinginkan demokrasi. Karena money politics meningkat secara eksponensial selama dua tahun Megawati berkuasa, dan itu dimungkinkan akibat adanya setoran politik dari proses divestasi, tidak heran yang ada hanya mobilisasi.
Saya menilai pemerintahan sekarang sudah tidak kredibel lagi. Maka lebih baik dilakukan moratorium dulu, sampai Indonesia punya pemerintahan yang lebih baik dan legitimasi pun lebih bagus, untuk kemudian dirumuskan kebijakan privatisasi yang lebih baik lagi.
PEMBARUAN/Elly Burhaini Faizal