Tanggal 24 Maret merupakan hari tuberkulosis (TB) Sedunia. Tahun ini bertemakan "Every breath count-stop TB now". Lalu, bagaimana kondisi penyakit ini di Indonesia sekarang? Data Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPMPL) Departemen Kesehatan, menyebutkan pada tahun 2003 angka kesakitan (incidence rate) 115/100.000 penduduk, kasus yang diobati 156.467, kasus basil tahan asam (BTA) positif 99.657, pendeteksian kasus (case detection rate) 41,1 persen, keberhasilan pengobatan 85 persen dan kegagalan pengobatan (DO) 1,6 persen.
Bagi Marius Widjajarta dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), program penanggulangan TB di atas kertas bagus. Namun dalam pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Dia mencontohkan, pasien TB miskin belum tentu mendapat obat antituberkulosis (OAT) berupa kombipak secara gratis. Ironisnya, obat-obat itu malah ditemukan di pasar gelap. Pemerintah, ujarnya, mendengung-dengungkan OAT gratis. Tetapi masyarakat tidak tahu di mana memproleh OAT gratis.
"Tolong dipublikasikan, di mana dan berapa banyak obat gratis untuk pengidap TB. Penanggulangan jangan hanya kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Sosialisasikan penyakit TB ke masyarakat agar masyarakat mempunyai informasi yang cukup. Kalau buat program jangan tanggung-tanggung. Sekarang masyarakat tidak tahu, apakah pemeriksaan TB cukup dengan rontgen atau tidak," tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah jangan merekayasa data statistik TB untuk membuat masyarakat tenang. Ini bisa terjadi mengingat masyarakat saat ini panik karena wabah demam berdarah dengue (DBD), kasus flu burung (avian influenza), penyakit sapi gila, dan berbagai penyakit lain yang bisa muncul di musim penghujan seperti saat ini. Misalnya leptospirosis.
Marius menambahkan, dalam memperhitungkan keberhasilan penanggulangan TB, angka kesembuhan harus berdasarkan jumlah orang yang BTA positif. Bukan hanya perkiraan TB semata. Selain itu, harus ditampilkan jumlah pengidap TB yang meninggal.
OAT gratis akan sangat membantu para orang dengan HV/AIDS (odha). Pasalnya, dalam kasus ini seorang odha bisa sekaligus mengidap TB, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun memadukan penanggulangan HIV/AIDS dengan TB. Prof dr Zubairi Djoerban SpPD KHOM, yang sehari-hari berhadapan dengan odha menuturkan, berdasarkan pengalamannya pada tahun lalu, 50 persen pasien yang sudah tahap AIDS mengidap TB. Sementara, pada kelompok yang HIV positif sekitar 30 persen. Persentase itu belum mencakup pasien yang berobat ke dokter dan rumah sakit lainnya.
Di antara pasien-pasien itu ada yang mendapat OAT gratis, tetapi ada pula yang harus bayar. Di RS Kramat 128, tempat dia bekerja misalnya, meski rumah sakit swasta tetapi pasien TB memperoleh OAT gratis. Zubairi, yang diwawancara Pembaruan dalam pertemuan bulanan HIV/AIDS yang diselenggarakan Kelompok Studi Khusus (Pokdisus) AIDS FKUI, Selasa (16/3) di Jakarta, menjelaskan OAT tersebut tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Namun, di rumah sakit lain tidak demikian halnya.
Seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, yang turut hadir pada pertemuan itu menyebutkan OAT tidak dibagikan secara gratis pada pasien. Hal senada juga dikatakan seorang psikiater yang berpraktik sendiri.
Zubairi menyayangkan, bila OAT yang disediakan pemerintah dalam jumlah besar tidak sampai ke sasaran dengan gratis. Di Rumah Sakit Persahabatan, kata dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K) yang menjabat sebagai Direktur Medik dan Keperawatan di rumah sakit itu, menuturkan tahun ini pihaknya mendapat bantuan OAT untuk 1.000 pasien dari Departemen Kesehatan. Obat itu, katanya, akan dibagikan gratis pada pasien TB miskin. Jadi bukan untuk semua pasien TB.
"Obat sebanyak itu lebih baik dibagi ke rumah sakit lain untuk uji coba pelaksanaan directly observed treatment short course/ DOTS di beberapa rumah sakit. Dalam pelaksanaan DOTS yang menyertakan rumah sakit, idealnya ada supervisi dari rumah sakit terhadap pasien sehingga bila mereka tidak datang dalam masa pengobatan, ada orang yang datang ke rumah pasien. Jadi tidak hanya bergantung pada pengawas menelan obat dari keluarga pasien," tandas Tjandra.
77 Persen
Masih rendahya peran rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan (UPK) lain dalam penanggulangan TB juga disorot Yayasan Pembbangunan Indonesia Sehat (YPIS).
Berdasarkan survei pelaksanaan DOTS tahun 2003 yang dilakukan YPIS bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menunjukkan bahwa rumah sakit di Indonesia tidak merasa memiliki ikatan kuat dalam program penanggulangan TB. Ketua YPIS Sakkir SKM MKes menuturkan, 77 persen rumah sakit yang disurvei menyatakan tidak turut dalam Program Nasional Penanggulangan TB. Temuan itu tidak berbeda jauh dengan persentase rumah sakit pemeirntah dan swasta yang turut serta dalam strategi DOTS. Sampai saat ini baru berkisar 10 persen sampai 15 persen.
Survei menemukan pula perbedaan komitmen antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Lima puluh empat persen rumah sakit pemerintah turut dalam Program Nasional Penanggulangan TB, sedangkan rumah sakit swasta hanya 23 persen.
Survei dilakukan selama tiga bulan, sejak Desember 2002 sampai Maret 2003. Lokasi survei di tiga propinsi yaitu DKI Jakarta, Banten dan Bali. Untuk wilayah DKI Jakarta survei dilakukan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sedangkan di Provinsi Banten dan Bali, survei dilakukan di semua kabupaten. Total rumah sakit yang disurvei sebanyak 81.
Di Jakarta survei dilakukan terhadap 23 rumah sakit (7 rumah sakit pemerintah dan 16 rumah sakit swasta). Sedangkan di Banten rumah sakit yang disurvei sebanyak 27 ( 7 rumah sakit pemerintah dan 20 rumah sakit swasta). Di Bali survei dilakukan terhadap 31 rumah sakit (15 rumah sakit pemerintah dan 16 rumah sakit swasta).
Dari survei juga diketahui tak satupun rumah sakit menyebutkan pengawas menelan obat (PMO), yang merupakan elemen penting strategi DOTS. Selain itu, katanya, penanganan kasus TB di rumah sangat lemah. Terbukti angka kesembuhan masih rendah yaitu 47 persen.
Padahal target kesembuhan 85 persen. Untuk puskesmas, survei membuktikan hanya 1 persen puskesmas yang tidak turut dalam penanggulangan TB. Puskesmas yang disurvei di tiga provinsi sebanyak 387 Puskesmas (DKI 120, Banten 161 dan Bali 106). Puskesmas Satelit (PS) mendominasi sampel yaitu 242, puskesmas rujukan mikroskopis (PRM) 95 dan puskesmas pelaksana mandiri (PPM) sebanyak 50.
"Meski sebagian besar puskesmas memiliki komitmen untuk ikut dalam program penanggulangan tuberkulosis tetapi upaya untuk penyembuhan pasien belum sepenuhnya optimal. Angka kesembuhan masih 60 persen. Rendahnya angka kesembuhan diduga karena kader-kader kesehatan yang dilatih selama ini untuk membantu petugas kesehatan puskesmas tidak berfungsi optimal," kata Sakkir.
Di era desentralisasi Dinas Kesehatan memiliki tugas antara lain pengembangan unit pelayanan, menetapkan sasaran, mengendalikan kebutuhan obat dan sumber daya lainnya. Juga melakukan supervisi setiap tiga bulan untuk menguji kualitas pemeriksaan dahak, melakukan pencatatan dan pelaporan sebagai bahan untuk melihat indikator kemanjuan penanggulangan TB di kabupaten/kota masing-masing. Selain itu Dinas Kesehatan berwenang melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi petugas kesehatan maupun masyarakat.
Dinas Kesehatan di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten dan Bali menyatakan memiliki komitmen penuh dalam pelaksanaan program Penanggulangan TB. Dinas Kesehatan Buleleng dan Jembrana misalnya, menyatakan melaksanakan program penanggulangan TB sejak 1977 dan 1980.
Sementara Dinas Kesehatan di Banten dan Jakarta mengaku baru melaksanakan program antara tahun 1995 hingga 2001. Meski menyatakan memiliki komitmen penuh, ujar Sakkir, tidak ditemukan Dinas Kesehatan yang pro aktif menindaklanjuti laporan dari rumah sakit agar pengidap TB mendapatkan pengawasan berikutnya dari puskesmas setempat.
- PEMBARUAN/NANCY NAINGGOLAN