JAKARTA - Sistem pendidikan yang sekarang berjalan belum menjawab secara signifikan masalah yang ada di masyarakat. Pendidikan tidak dapat menjawab kesejahteraan yang semakin menurun dan korupsi yang membudaya. Bagaimana menjadi bangsa yang bersatu dan merekatkan kembali rasa kebangsaan. Juga banyaknya anak-anak yang tidak tersentuh pendidikan. Padahal pendidikan seharusnya dapat membawa perubahan dalam berbagai unsur kehidupan masyarakat.
Demikian salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi yang berlangsung dalam peluncuran tabloid Didaktika yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/3). Dalam acara itu juga berlangsung diskusi yang menghadirkan pembicara Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas Siskandar, dosen Unika Atmajaya Johanes Riberu, Direktur Lembaga Pendidikan Sumberdaya Pendidikan Indonesia Eusta Supono dan guru besar Universitas Negeri Jakarta, H A R Tilaar.
Saat ini jumlah pengangguran semakin meningkat, mencapai 48 juta jiwa. Dari angka itu, sekitar 300.000 pengangguran berstatus sarjana, baik strata satu maupun strata tiga. Artinya pendidikan sama sekali tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Indonesia pun di dunia internasional digolongkan negara terkorup. "Pendidikan kita sama sekali tidak menyentuh persoalan-persoalan tersebut," tegas Eusta.
Tilaar sendiri dengan tegas menyatakan bahwa beragama kurikulum yang dibuat Depdiknas sama sekali tidak menyelesaikan berbagai persoalan. "Apakah persoalan korupsi, pengangguran dijawab oleh KBK?" katanya keras.
Keterbatasan KBK
Secara praktis dia melihat KBK mempunyai keterbatasan karena sangat sulit menentukan kompetensi apa yang seharusnya dimiliki siwa. Apakah seluruh kompetensi yang dibuat merupakan kompetensi yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan. Akan sangat sulit untuk melakukan inventarisasi terhadap kompetensi siswa, mengingat banyaknya kompetensi yang ada di seluruh segi kehidupan manusia.
"Puskur harus terus meneliti kompetensi yang ada. Saya lebih setuju bila bukan kompetensi yang diukur, tetapi kemampuan analisa," kata Tilaar. Lebih lanjut dia melihat perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah kurang terarah karena sistem pendidikan Indonesia belum mempunyai tujuan yang jelas.
Banyak program pendidikan yang dibuat sebagai bahan uji coba, dan berakibat menjadi celah kesalahan yang baru. Dia mencontohkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang didirikan dengan tujuan demokratisasi pendidikan.
"Kenyataannya MBS malah menimbulkan celah korupsi yang baru di dunia pendidikan. Dan semua kegiatan menjadi berpusat pada kepala sekolah, bukan pada masyarakat, seperti tujuan awal," katanya.
Sementara itu, Kepala Puskur, Siskandar, menyatakan bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kurikulum. Strategi yang dilakukan adalah kurikulum yang sdah disempurnakan hanya dilakukan untuk sekolah yang sudah siap. Sementara bagi sekolah yang belum siap akan dilakukan secara bertahap.
Lebih lanjut Siskandar menyatakan dalam tataran operasional di kelas, KBK dapa dilaksanakan dengan baik. Dengan mengacu pada silabus, maka hasil yang didapat pun akan menjadi baik pula. Sementara mengenai keterkaitan KBK dalam menjawab semua tantangan sumber daya manusia di masa mendatang, persoalan itu harus dijawab oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.
"Hal itu harus direnungkan bersama, dan juga perlu dipertanyakan apakah kita telah memiliki tujuan pendidikan nasional yang dapat menjawab semua persoalan bangsa," tegasnya. (AS/E-5)