DILI - Mantan diplomat Australia Kenneth Chan berpendapat, kebijakan negerinya yang keliru ikut memberi andil dalam mendorong invasi Indonesia ke Timor Timur dan pendudukan di sana, yang mengakibatkan 150.000 orang tewas.
Chan menyampaikan hal itu dalam kesaksian di hadapan Komisi Rekonsiliasi di Dili, Selasa (16/3).
Dikatakan, Pemerintah Australia memutuskan pada 1975 bahwa hubungan dengan Indonesia lebih didahulukan daripada kemerdekaan Timor Timur.
Perundingan soal batas laut dengan Indonesia dan akses ke gas alam dan minyak di Laut Timor telah mengurangi dukungan Australia untuk perjuangan kemerdekaan Timor Timor. Kebijakan itu berlaku hingga tahun 1999.
"Saya kira kebijakan itu keliru karena tidak mengakui prinsip dasar dalam hukum internasional bahwa harus dilakukan penentuan nasib sendiri secara bebas dan adil oleh rakyat Timor Timur," jelas Chan yang bekerja di Departemen Luar Negeri Australia pada 1972-1997.
Menurutnya, saat itu bagi Australia, memelihara hubungan yang efektif dengan Indonesia menjadi kebijakan yang utama.
Chan salah satu dari sejumlah diplomat Barat, pejabat PBB dan aktivis hak asasi yang memberi kesaksian dalam dengar pendapat yang digelar oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste.
Belum lama ini, dokumen-dokumen deklafikasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperlihatkan bahwa diktator Soeharto memerintahkan penyerbuan Timor Timur setelah mendapat persetujuan tak tertulis dari Presiden Gerald Ford. Isyarat yang sama diperoleh dari Menlu Henry Kissinger yang datang ke Jakarta sehari sebelum penyerbuan ke Timor Timur.
Chan mengatakan, pada tahun 1974, Pemerintah Australia juga mengatakan kepada Soeharto, bahwa bekas koloni Portugis itu harus menjadi bagian Indonesia. Ini membuka jalan untuk invasi RI setahun berikutnya.
Indonesia menginvasi Timor Timur pada Desember 1975, beberapa pekan setelah wilayah itu memerdekakan diri. (AP/Y-2)