Nanang Pamuji M
wal minggu ini kembali Presiden Rusia, Vladimir Putin memperoleh kemenangan telak dalam pemilu, dengan dukungan sekitar 70 persen suara. Bagi sebagian kritikus, kemenangan Putin mungkin merupakan langkah mundur dalam proses demokratisasi di Rusia sejak kebangkrutan Soviet. Karena Putin lebih memilih langkah pragmatis untuk "memangkas" hiruk-pikuk demokrasi.
Namun sebagian masyarakat Rusia yang telah terbiasa dalam sistem komando, mungkin lebih menyukai gaya kepemimpinan Putin yang memberikan "kepastian", daripada demokrasi yang tidak jelas arah perginya. Selain itu, di bawah Putin ternyata ekonomi Rusia mengalami kecenderungan untuk naik.
Perkembangan di Rusia itu menyiratkan dilema yang selalu muncul dalam proses konsolidasi demokrasi, sepertu juga yang terjadi di tanah air. Cukup menarik untuk mungkin "belajar" dari Rusia, karena kondisi negara kita hampir mirip dengan Rusia: desentralisasi yang maju-mundur, pemerintah yang lemah dan terpecah, birokrasi dan sebagian politisi yang korup, pembangunan ekonomi yang stagnan, politik yang bising, serta setting masyarakat yang multi-etnis. Pelajaran moral apa yang bisa kita petik dari Rusia?
Ideologi Putin
Ketika Putin mengambil alih kekuasaan Kremlin pada Maret 2000, dia membawa 4 pilar kebijakan, yaitu mensentralisasi (kembali) kekuasaan negara, merumuskan ideologi yang pargmatis, mengembalikan kontrol komunikasi ke tangan pemerintah, serta menata kembali kompetisi politik. Semua pilar kebijakan yang dijanjikan Putin jelas membawa Rusia kembali ke sistem yang sentralistis dan otoriter.
Kebijakan resentralisasi yang ditempuh Putin melalui pembentukan "super-gubernur" yang akan mengawasi daerah-daerah yang yang cukup luas. Bulan Mei 2000, Putin mengusulkan UU yang memberikannya hak untuk mengganti para kepala pemerintah daerah yang "membangkang" pemerintah pusat.
Menurut Putin, desentralisasi telah berpotensi untuk menghancurkan Rusia. Oleh karena itu itu, prioritas politiknya adalah untuk menggalanng kekuatan pro-sentralisasi di daerah. Beberapa gubernur, bahkan secara terang-terangan mendukung Putin. Misalnya, gubernur daerah Novgorod, Belgorod and Kurgan mengusulkan kepada Putin untuk kembali ke sistem sentralisasi.
Reformulasi ideologi pragmatis yang ditawarkan oleh Putin juga merupakan jawaban "instan" bagi kebutuhan Rusia untuk tidak terperosok ke dalam perpecahan nasional akibat konflik identitas. Dalam konteks itu, agenda Putin adalah "memisahkan etnisitas dari identitas". Rusia pasca-Siviet memang seperti bayi yang baru lahir, yang harus bergulat dengan persoalan-persoalan mendasar, seperti siapakah bangsa Rusia? Dan bagaimana cara menjadi bangsa Rusia?
Sayangnya, cara yang ditembuh ruis dalam pembangunan semangat kebangsaan tersebut tidak banyak didasarkan kepada prinsip hak-hak sipil, akan tetapi lebih didasarkan kepada pandangan kenegaraan. Salah satunya adalah dengan mengembalikan semangat patriotisme militeristik di dalam sekolah-sekolah di Rusia. Militer digambarkan sebagai manifestasi dari "kebaikan bangsa".
Pilar kebijakan yang ketiga adalah kontrol negara atas komunikasi. Demokratisasi yang membuahkan kebebasan pers mulai mengalami kemunduran pada era Putin, ketika kritik-krtik terhadap pemerintah mulai menghilang dari pemberitaan pers. Bahkan, ketika konflik Chechnya mencapai puncaknya, hampir tidak ada televisi Rusia yang memberitakan masalah tersebut.
Saat ini agen rahasia Rusia FSB (yang merupakan kelanjutan dari KGB) difungsikan kembali untuk melakukan monitoring pembicaraan telepon dari berbagai organisasi sosial, politik dan keagamaan. Namun, argumen Putin bahwa tindakan tersebut digunakan untuk mengurangi korupsi dan kejahatan di Rusia, membuat beberapa kalangan mungkin bisa menerima kebijakan tersebut.
Pilar Putin yang terakhir adalah menata kembali pola persaingan politik di negara itu untuk melembagakan dan mengatur persaingan politik yang cenderung anarkis di Rusia. Peraturan untuk mendirikan partai baru diperketat. Aturan itu dijalankan untuk menghindari munculnya "partai gurem" yang hanya ingin mendapatkan uang negara untuk kepentingan mereka.
Namun, ada kecurigaan bahwa restrukturisasi mekanisme persaingan politik itu hanyalah sebuah "lagu lama" dalam tradisi politik di negara tersebut. Sejak zaman Petrus Agung sampai saat ini, ada kecenderungan para penguasa Rusia untuk memperbesar kekuasaannya, bukan membatasinya demi perkembangan demokrasi. Beberapa kali sejak revoulsi 1917, konstitusi Rusia diubah untuk memenuhi kepentingan elite penguasa. Pada tahun 1993, Boris Yelstin kembali melakukan hal yang sama untuk memperkuat posisi politiknya menghadapi parlemen.
Empat pilar yang ditawarkan Putin, ternyata mendapat dukungan publik. Ini terbukti dari kemenangan Putin tahun 2000 dan juga dalam pemilu tahun ini. Sebagian rakyat Rusia, rupanya mulai gerah dengan melihat kenyataan bahwa perubahan politik dan ekonomi sejak tahun 1990-an justru menghasilkan sesuatu yang negatif.
Ideologi Putin dapat dianggap sebagai "jalan pintas" untuk mengobati berbagai persoalan politik dan ekonomi akibat transisi demokrasi dan transisi ekonomi yang berjalan serentak. Penyakit utama dalam transisi pada umumnya adalah perasaan ketidakpastian yang makin menyebar di kalangan masyarakat, adanya public-ignorance dalam isu-isu politik dan lain-lain.
Dilema Inheren
Demokratisasi menjadi masalah yang pelik, karena di dalam prosesnya selalu ada tarik-ulur antara berbagai hal yang kontradiktif. Demokrasi dalam derajad tertentu membutuhkan konflik dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, karena pada esensinya demokrasi merupakan upaya untuk mengontrol pemerintah. Akan tetapi, konflik semacam itu tidak boleh terlalu berlebihan, sehingga merusak sendi konsensus masyarakat.
Demokrasi juga menyisakan masalah untuk mengatur keseimbangan antara yang "top-down" dan yang "bottom-up". Desentralisasi yang berlebihan di Rusia menghasilkan etnonasionalisme dan mungkin konflik etnis. Sebagai contoh, sejumlah "pemerintah daerah" (oblast) menetapkan aturan yang membatasi mobilitas tenaga di antara mereka. Sistem residensi semacam itu berlaku di Moskow, Adigeia, Kabardino-Balkaria, Karachai-Cherkessia, Krasnodar, Stavropol, Voronezh, dan Rostov.
Yang lebih parah, beberapa peraturan daerah justru bertentangan dengan peraturan pusat, atau bahkan secara terang-terangan menyatakan supremasi aturan lokal mereka sendiri. Ini terjadi di Ingushetia, Kalmikia, Tatarstan, Bashkortostan, Tyva, Kabardino-Balkariia dan Irkutsk. Sejumlah daerah, seperti Sakha, Bashkortostan, Tyva, Komi dan Tatarstan menyatakan kemungkinan tidak diberlakukannya pasal aturan nasional yang bertentangan dengan pasal peraturan daerah.
Demokrasi di Rusia juga memiliki masalah bagaimana cara untuk mempertahankan governabilit. Dengan kondisi negara yang terpecah-pecah, maka praktis pembangunan ekonomi tidak berjalan, karena tidak ada "pemerintah" yang sesungguhnya. Akibatnya, keefektifan kebijakan juga menjadi masalah serius.
Sebuah buku tentang Rusia yang cukup terkenal yang ditulis oleh David Satter, memilih judul yang "mengerikan", Darkness at Dawn: The Rise of Russian Criminal State. Buku itu bercerita tentang hilangnya governability di dalam pemerintah Rusia pada era pasca Soviet. Politik di Rusia lebih ditentukan oleh para oligarki yang sering bertingkah menyerupai bandit.
Koordinasi pemerintahan yang buruk itulah yang antara lain mengorbankan 23 awak kapal selam Rusia, Kursk, yang tenggelam di Laut Barents pada Agustus 2000 lalu. Uluran tangan Norwegia untuk menolong para awak kapal yang meledak tersebut tidak mendapat tanggapan akibat tidak jelasnya governance di Rusia. Akibat penundaan misi penyelamatan itu, korban nyawa tidak bisa dihindarkan lagi.
Kondisi itulah yang memicu proses resentralisasi dan kembalinya aturan-aturan yang otoriter di Rusia. Jika kita melihat prosesnya, maka mungkin akan terasa "wajar" apabila kemudian mayoritas warga Rusia memilih untuk kembali ke masa lalu. Demokrasi, kelihatannya hanya tinggal jargon yang dalam implementasinya susah dijalankan.
Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pengalaman Rusia adalah perlunya kehati-hatian dalam menempuh jalan demokrasi. Seperti halnya di Rusia, transisi di Indonesia juga sedang mengalami masa-masa sulit. Kalau jalan pintas yang dipilih, maka kita akan mundur dan kehilangan momentum lagi untuk menjadi bangsa yang cerdas agar bisa demokratis dan bisa makmur sekaligus.
Salah satau pelajaran penting dari Rusia adalah bahwa justru negara yang lemah (weak state) menjadi penghalang konsolidasi demokrasi. Agak ironis, karena demokratisasi biasanya bertujuan untuk memperlemah peran negara yang terlalu berlebihan.
Akan tetapi, ketika negara mencapai titik lemah, justru ia berpotensi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri, seperti ketika negara terlalu kuat. Kalau begitu, tentunya, jawabnya bukan memperkuat kembali negara kepada titik yang destruktif di masa lalu, tetapi membuatnya lebih kuat untuk menegakkan demokrasi. Kalau begitu, maka seni bernegara atau berpolitik, bukan hanya "hitam-putih".
Apakah kita sudah memiliki kualitas politisi atau calon presiden yang tidak hitam-putih dan menghargai nuansa-nuansa?
Penulis adalah dosen Fisipol Uinversitas Gadjah Mada, Yogyakarta.