Novel Ali
ERBAGAI pemikiran dikemukakan sejumlah pihak untuk memperteguh tekad Pemilu 2004 tidak menjadi pesta demokrasi berdarah. Agenda nasional dan ritus demokrasi lima tahunan itu dikehendaki semua pihak agar berlangsung aman, damai dan bermartabat. Namun, di tengah keinginan luhur tadi, wacana publik diwarnai oleh prediksi rusuhnya Pemilu 2004. Bentrok antarmassa pendukung sejumlah partai politik (parpol) diduga akan terjadi di banyak tempat, di negeri ini.
Prediksi itu antara lain disebabkan jauh hari sebelum perhelatan demokrasi tersebut dimulai, telah terjadi bentrokan antarmassa pendukung sejumlah partai politik, yang kini resmi menjadi parpol peserta pemilu itu empat bulan mendatang. Laskar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bentrok fisik dengan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Kabupaten Magelang (12 Oktober 2003).
Kejadian serupa terulang, walau yang terlibat massa parpol lain. Dua korban tewas serta sejumlah mobil dibakar, akibat konflik fisik antar massa Partai Golkar dan massa PDI Perjuangan, di Buleleng, Bali (26/10/2003).
Selain kedua kasus tersebut, sejumlah peristiwa konflik antarmassa pendukung partai politik, berkaitan dengan apa yang biasa disebut pencurian start kampanye pemilu, pun terjadi di beberapa daerah. Sayangnya, lantaran ketika itu belum ada parpol yang disahkan secara hukum sebagai peserta pemilu 2004, maka bentrokan massa sejenis lebih sering dipandang sebagai konflik sosial, ketimbang konflik politik.
Karenanya, kendati harapan agar Pemilu 2004 bukan pesta demokrasi berdarah sangat solid di tengah masyarakat, tetapi kekerasan politik pada pesta demokrasi mendatang, tetap saja diyakini sulit dicegah. Ada beberapa alasan dari berdarahnya Pemilu 2004. Pertama, dari 237 parpol yang mendaftar ke Departemen Kehakiman dan HAM, hanya 50 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administratif. Di antaranya, cuma 24 parpol yang kemudian dinilai lolos verifikasi faktual, sehingga berhak ikut Pemilu 2004.
Basis Ideologi
Meski di satu sisi realita itu merefleksikan kuatnya kecenderungan kehidupan demokrasi politik di negara kita, di sisi lain menggambarkan akses konflik, selama proses atau tahapan perhelatan demokrasi mendatang. Terutama antara massa pendukung 24 parpol peserta Pemilu 2004, dengan massa pendukung 213 parpol lain, yang tidak boleh mengikuti pesta demokrasi mendatang. Di samping konflik antara massa pendukung parpol peserta Pemilu 2004 yang satu, dengan massa pendukung parpol peserta pesta demokrasi itu sendiri lainnya.
Fenomena ini, merupakan salah satu embrio kerasnya pesta demokrasi ke-9 di negara kita. Sesuai pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, kekerasan perhelatan demokrasi biasanya menimbulkan sejumlah warga masyara- kat menjadi korban. Tidak saja luka kecil, tetapi juga derita badan yang mengakibatkan cacat tubuh seumur hidup, sampai meninggal dunia.
Kedua, dari kemungkinan berdarahnya pesta demokrasi yang akan datang, disebabkan oleh kuatnya peluang konflik antarmassa pendukung parpol peserta pemilu itu sendiri lantaran perbedaan basis ideologi masing-masing. Seperti diketahui, 237 parpol yang sempat mendaftar ke Departemen Kehakiman dan HAM (baik yang kemudian dinyatakan berhak dan tidak berhak menjadi peserta Pemilu 2004), dikenal memiliki basis ideologi yang berlainan.
Di antaranya, 48% yang lahir dari poros nasionalis, 36% dari poros nasionalis-religius, dan 16% dari poros religius-sosialis. Sementara dari 24 parpol peserta pemilu 2004, 70% dari poros nasionalis-sosialis, 25% dari poros nasionalis-religius, dan 5% dari poros religius-sosialis (Riswandha Imawan, SM, 22/12).
Karenanya, sangat beralasan bila dalam tulisannya itu, Riswandha Imawan menyatakan angka statistik di atas menunjukkan kecenderungan Pemilu 2004 merupakan lahan perebutan di ladang nasionalis-sosialis. Dari itu, tidak aneh kalau perebutan suara pada pesta demokrasi mendatang, diperkirakan akan sangat intens serta ekstens terjadi terutama antara massa pendukung PDI Perjuangan dengan massa pendukung Partai Golkar.
Pertama, dendam politik di antara kedua parpol, yang hingga kini belum berhasil dihapus. Kedua, sebagai akibat dari (kemungkinan) terjadinya peningkatan suara pendukung Partai Golkar, di tengah intensitas konflik internal PDI Perjuangan yang diprediksi akan mengakibatkan penurunan suara parpol bertanda gambar banteng mentereng tersebut, pada pesta demokrasi mendatang.
Selain itu, kemungkinan friksi antara massa pendukung PPP dan PKB, tidak boleh dipandang sebelah mata dalam penyelenggaraan perhelatan demokrasi tahun depan. Begitu juga dengan akses konflik antar massa pendukung PPP dengan massa pendukung Partai Bintang Reformasi, sebagai akibat historis kelahiran partai di bawah pimpinan da'i sejuta umat KH Zainuddin MZ.
Sesuai pengalaman pemilu 1999 dan sebelum-sebelumnya, konflik fisik antar massa pendukung parpol, telah menimbulkan korban di sejumlah pihak. Bukan cuma luka dan cacat, tetapi juga meninggal dunia.
Koalisi Parpol
Ada alasan ketiga dari kemungkinan berdarahnya pesta demokrasi mendatang, yaitu gagalnya koalisi antarsejumlah parpol peserta Pemilu 2004. Ini dimungkinkan oleh perubahan pola koalisi antar parpol sejumlah parpol yang berminat menjadi peserta dalam pesta demokrasi mendatang. Selain koalisi antar sejumlah parpol, yang kemudian dinyatakan berhak menjadi peserta Pemilu 2004. Khususnya menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Kendati perubahan koalisi antar parpol sangat mungkin terjadi, namun realita itu dapat mendorong maraknya kekerasan pendekatan politik oleh massa pendukung parpol tertentu. Terutama massa pendukung parpol yang merasa dirugikan kepentingannya, khususnya lantaran hilangnya akses meraih kemenangan dalam Pemilu 2004 yang dikalkulasi akan eksis manakala parpol itu berkoalisi dengan parpol lain, yang memiliki kans memenangkan pesta demokrasi mendatang.
Dengan demikian, berdarahnya Pemilu 2004 sangat dimungkinkan jika massa pendukung parpol tertentu merasa "ditinggalkan" parpol lain, yang sebelumnya berkoalisi dengan parpol yang didukungnya.
Terutama apabila hal ini disebabkan parpol yang meninggalkannya, disebabkan lebih merasa untung berkoalisi dengan parpol lain. Termasuk dengan parpol disebut terdahulu, yang jumlah serta kualitas constituent-nya dinilai tidak signifikan untuk menjadi atau sebagai parpol peraih suara menentukan dalam pesta demokrasi mendatang.
Dan tentu alasan keempat dari kemungkinan berdarahnya Pemilu 2004, adalah karena mayoritas warga bangsa kita hingga kini lebih tepat disebut baru siap belajar hidup berdemokrasi, daripada benar-benar siap hidup di alam demokrasi (khususnya demokrasi politik). Ini ditandai terutama oleh ketidakmampuan petinggi, elite, massa pendukung dan simpatisan parpol peserta perhelatan demokrasi mendatang, untuk bersikap empathy dalam aras politik formal di negeri ini.
Karenanya sama sekali tidak mengherankan jika pragmatisme politik menjelang Pemilu 2004 ditandai terutama oleh tingginya resistensi petinggi, elite, massa pendukung serta simpatisan parpol tertentu terhadap massa, simpatisan, elite dan petinggi parpol lain. Akibatnya, maraklah chauvenisme dalam kinerja petinggi, elite, massa pendukung simpatisan parpol peserta perhelatan demokrasi mendatang, dengan ciri introverse yang kelewat batas.
Akibatnya, para petinggi, elite, massa pendukung serta simpatisan parpol peserta Pemilu 2004, cuma mau dan mampu berkiblat kepada kepentingan parpolnya sendiri, dengan segala resikonya. Salah satu resiko yang merupakan embrio berdarahnya pesta demokrasi mendatang dimaksud, adalah aktualisasi sikap dan perilaku politik subyek serta obyek perhelatan demokrasi yang menghalalkan cara dalam menggapai tujuan kesertaan mereka pada Pemilu 2004.
Karena para petinggi, elite, massa pendukung serta simpatisan parpol peserta Pemilu 2004 hanya memperhitungkan terpenuhinya kepentingan parpolnya sendiri, maka akses benturan dengan kepentingan parpol lain, terbuka luas. Di tengah kecenderungan demikian, maka rule of the game dari pesta demokrasi itu sendiri, kendati sebelumnya telah disepakati sesama parpol peserta Pemilu 2004, maksimal cuma merupakan rambu moral bagi para pihak. Tetapi, sayangnya aturan permainan itu tidak berfungsi sebagai kaidah hukum, yang berkemampuan menjatuhkan sanksi bagi pihak manapun yang melanggarnya.
Dengan demikian, jika petinggi, elite, massa pendukung dan simpatisan parpol peserta Pemilu 2004 memprioritaskan kepentingan subyektif parpolnya sendiri-sendiri, apalagi secara sadar dan sengaja mengorbankan kepentingan parpol lain, maka berdarahnya Pemilu 2004 pantas diduga akan benar-benar eksis, minimal sejak awal tahun depan.
Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.